JAKARTA, AFU.ID - Kisruh yang melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) kemungkinan bakal diselesaikan melalui Muktamar ke-35 yang direncanakan akan berlangsung bulan Agustus mendatang. Hal tersebut terungkap dari pertemuan 23 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia dengan Ketua Umum PB NU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Lantai 3 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/4/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari tercapainya islah (rekonsiliasi) di internal PBNU setelah pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Desember tahun lalu. Saat itu, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya sepakat untuk menyelenggarakan muktamar dalam waktu secepat-cepatnya, sebagai jalan terhormat dan konstitusional menyelesaikan konflik yang terjadi
Ketua PWNU Jawa Barat KH Juhadi Muhammad mengatakan, kesuksesan Muktamar ke-35 NU menjadi tanggung jawab bersama. Dalam pertemuan tersebut, ke- 23 PWNU menyampaikan tiga poin utama yang disepakati bersama. Pertama, meminta PBNU untuk melaksanakan Muktamar ke-35 pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.
"Sesuai hasil Rapat Pleno PBNU pada 29 Januari 2026. Apabila sampai bulan Agustus 2026 Muktamar belum diselenggarakan, maka PWNU dan PCNU menyatakan sikap mosi tidak percaya kepada PBNU," kata Juhadi di hadapan Gus Yahya.
Kedua, meminta PBNU konsisten melaksanakan keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU soal penuntasan pembentukan panitia Munas, Konbes, Muktamar, serta percepatan penyelesaian Surat Keputusan (SK) pada 18 Maret 2026.
Ketiga, PBNU atau steering committee harus sudah menetapkan peserta Muktamar dari PWNU, PCNU, dan PCINU paling lambat satu bulan sebelum Muktamar. Juhadi mengatakan, poin-poin tersebut juga telah disampaikan kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar pada Senin (27/4/2026) malam.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang direncanakan pada tahun 2026 memiliki latar belakang ketegangan internal yang cukup pelik. Jika kita bedah secara faktual, konflik ini berakar pada tarik-ulur legitimasi kepemimpinan dan arah politik organisasi pasca Pemilu 2024.
Ketegangan bermula dari adanya friksi antara pengurus PBNU saat ini (struktural) dengan sekelompok tokoh yang merasa PBNU telah melenceng dari khittah (garis perjuangan). Pada akhir tahun 2024, muncul gerakan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Gus Salam (KH Abdussalam Shohib, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang) yang menginisiasi Muktamar Luar Biasa (MLB) atau Muktamar Tandingan.
Pemicu utamanya, adalah adanya ketidakpuasan terhadap pemecatan beberapa ketua wilayah (PWNU) dan pencopotan KH Abdussalam Shohib, dari posisi Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Kelompok ini merasa PBNU terlalu intervensionis terhadap pengurus di daerah dan terlalu dekat dengan kepentingan politik praktis tertentu. Selain itu, Kebijakan PBNU menerima izin tambang dari pemerintah menjadi titik serangan bagi kelompok oposisi internal yang menilai hal tersebut berisiko merusak citra independensi moral NU.
Namun dibalik semua itu, banyak pihak menilai, akar konflik utama di tubuh PB NU adalah terjadinya ketegangan terbuka antara PBNU yang dimotori Gus Yahya dan Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, dengan DPP PKB di bawah Muhaimin Iskandar. Konflik kedua kubu ini juga berakar saat Muhaimin terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Mukatamar di Bali 24-25 Agustus 2024 silam.
Pasca terpilihnya Muhaimin, muncul desakan mengadakan muktamar tandingan untuk membenahi kepengurusan PKB. Usul itu mencuat dalam pertemuan di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang.
Sebagai "balasan", posisinya di PKB yang mulai digoyang, Muhaimin kemudian saat juga menjadi Wakil Ketua DPR RI mendorong pembentukan Panitia Khusus DPR mengenai pelaksanaan ibadah haji 2024. Pansus haji bertujuan mengusut keterlibatan adik Gus Yahya, Yaqut Cholil Qoumas, selaku Menteri Agama dalam kasus korupsi kuota haji khusus.
Merespons pembentukan Pansus Haji, PBNU juga membentuk Pansus PKB, dikenal sebagai Tim Lima NU. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan tim itu bertugas mengkaji relasi PBNU dengan PKB.
Konflik semakin meruncing, ketika Gus Salam kemudian memotori sebagian pengurus cabang dan wilayah NU untuk menggelar muktamar tandingan NU untuk melengserkan Gus Yahya. Untuk itu, Gus Salam telah membentuk Presidium Penyelamat Organisasi NU.
Konflik ini menimbulkan kekhawatiran di antara kiai-kiai sepuh NU (kiai khos). Beberapa kiai sepuh yang tidak terlibat dalam politik praktis turun tangan untuk melakukan mediasi. Pesannya utamanya, U tidak boleh pecah karena akan merugikan umat (nahdliyin). Karena itulah, kemudian dalam pertemuan di Lirboyo, dicapai kesepakatan untuk menggelar Muktamar ke-35.
Kelompok oposisi setuju untuk menahan diri tidak melakukan MLB dengan syarat PBNU menjamin Muktamar ke-35 tahun 2026 berlangsung secara demokratis, transparan, dan tidak ada lagi aksi pemecatan pengurus daerah yang sepihak. Namun, di balik kesepakatan ini, tetap terjadi persaingan bawah tanah antara pihak petahana yang ingin mengesahkan kepemimpinan mereka untuk periode kedua, dan pihak oposisi NU kultural), yang melihat Muktamar ini sebagai kesempatan terakhir untuk "mengembalikan NU ke pesantren" dan memisahkan jarak yang terlalu intim dengan kekuasaan.
Polarisasi ini mulai terlihat dari majunya Gus Salam, motor MLB NU, sebagai calon ketua umum dalam Muktamar ke-35 mendatang. Gus Salam mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada Nahdlatul Ulama (NU). “Saya sedikit menghindari kata kandidat atau mencalonkan, karena kami menganggap di NU ini pengabdian atau dalam bahasa kita khidmah,” kata Gus Salam di Surabaya, Selasa (28/4/2026), speerti dikutip Kompas.com.
Gus Salam sendiri mengaku telah mendapat restu dari sejumlah kiai di berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Kalimantan Selatan. Beberapa tokoh yang disebut memberikan dukungan antara lain KH Anwar Mansur, KH Ma’ruf Amin, dan KH Said Aqil Siradj. Gus Salam juga mengaku telah menyampaikan niatnya kepada sejumlah tokoh NU, termasuk Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). “Saya sampaikan secara terbuka akan ikhtiar menuju khidmah di Muktamar,” kata dia.
Gus Salam juga sudah memulai manuver menggalang dukungan dengan melakukan pertemuan dengan para kiai sepuh di beberapa daerah. Di antaranya dia hadir di acara forum silaturahmi bersama Ketua PWNU dan PCNU se-Banten pada Sabtu, 18 April 2026 malam.
Ia menegaskan usahanya untuk mendapatkan kepercayaan menjadi Ketua Umum PBNU melalui gelaran Muktamar ke-35 pada Agustus 2026 mendatang. Hal itu dilakukan Gus Salam untuk memenuhi permintaan, sekaligus perintah para guru-kiainya agar maju sebagai kandidat Ketua Umum PBNU.
“Abuya Muhtadi Dimyati, ulama sepuh Pakubumi Banten, berpesan agar Ulama NU turut menjaga ketenteraman masyarakat dan perbaikan ekonomi bangsa,” kata Gus Salam, seperti dikutip Viva.co.id.
“Saya menangkap pesan itu sebagai perintah agar NU ke depan memberi tekanan dan penegasan prioritas program untuk lebih menguatkan sabuk pengaman di tengah masyarakat, sekaligus bersama pemerintah membangkitkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa," sambungnya.
Direktur Eksekutif Institute for Strategy and Political Studies (INTRAPOLS), Bustomi Menggugat mengatakan, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada 2026 diprediksi menjadi arena pertarungan tiga poros kekuatan besar yang saling berebut pengaruh, mulai dari lingkar kekuasaan negara hingga basis kultural pesantren. Dia menyebut Muktamar kali ini bukan sekadar pergantian figur, melainkan pertarungan arah organisasi di tengah perubahan lanskap politik nasional pasca-2024.
“Ini sudah seperti ‘perang tiga poros’. Ada yang bermain di level kekuasaan, ada yang di birokrasi, dan ada yang kembali menguatkan basis pesantren. Semuanya sedang bergerak,” kata Bustomi dalam keterangannya di Surabaya, Senin (27/4/2026), seperti dikutip Sindonews.
Tiga kekuatan yang akan bertarung adalah poros Gus Yahya, poros Menteri Agama Nasaruddin Umar dan poros akar rumput yang dimotori Gus Salam. Ketiga poros ini menurut Bustomi memiliki kekuatan tersendiri. Poros Gus Yahya misalnya mencoba melegitimasi kepengurusan mereka dengan mengandalkan capaian digitalisasi organisasi serta peran global NU, termasuk keterlibatan dalam forum-forum internasional seperti R20. Namun, kritik terhadap kecenderungan sentralisasi dinilai menjadi tantangan serius.
Poros kedua, memiliki kekuatan pada jaringan birokrasi. Sosok Nasaruddin Umar dinilai memiliki kedekatan dengan lingkar pemerintahan dan dianggap mampu menjaga hubungan harmonis antara NU dan negara. “Poros ini kuat di jalur komunikasi dengan kekuasaan. Mereka menawarkan stabilitas dan sinergi,” ujar Bustomi.
Sementara poros Gus Salam, memiliki kekuatan akar rumput dengan mengusung narasi 'kembali ke pesantren' dan penguatan otonomi cabang. “Mereka bermain di wilayah emosional dan ideologis. Basis kelompok ini kuat di akar rumput karena pendekatannya lebih langsung,” tegas Bustomi.
Bustomi menegaskan bahwa suara di tingkat PWNU dan PCNU akan sangat ditentukan oleh tiga isu mulai dari isu finansial, netralitas politik menuju Pilpres 2029, serta isu kesejahteraan. Menurutnya, isu kesejahteraan misalnya akan menjadi faktor paling konkret yang dirasakan langsung oleh pengurus di daerah, meski sering luput dari perhatian elit di pusat.
MAR
