Lebih dari 750 BUMN Bakal Ditutup, Prabowo: Terlalu Membebani Uang Rakyat

JAKARTA, AFU.ID — Lebih dari 1.000 badan usaha milik negara (BUMN) bakal dirampingkan menjadi sekitar 250 perusahaan. Pemerintah menilai jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini membebani anggaran sehingga perlu ditata agar lebih efisien dan transparan.

Program perampingan tersebut menjadi bagian dari penataan menyeluruh terhadap perusahaan pelat merah. Hingga saat ini, pemerintah telah menutup lebih dari 200 BUMN sebagai tahap awal proses konsolidasi. Presiden Prabowo Subianto mengatakan penataan BUMN ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Menurutnya, langkah itu menjadi fondasi agar perusahaan negara mampu bekerja lebih efektif dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

"Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," kata Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Prabowo menyebut jumlah BUMN nantinya akan terus dikurangi hingga hanya tersisa sekitar 250 perusahaan. Dengan demikian, lebih dari 750 perusahaan negara akan ditutup sebagai bagian dari proses restrukturisasi. Menurut Prabowo, banyaknya jumlah BUMN selama ini membuat biaya organisasi membengkak. 

Setiap perusahaan harus menanggung biaya direksi, komisaris, hingga operasional meski sebagian di antaranya tidak menghasilkan keuntungan. "750 Dirut, 750 Direksi kali empat atau kali lima, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," ujarnya.

Selain merampingkan jumlah perusahaan, pemerintah juga ingin memastikan setiap BUMN memiliki kinerja yang sehat dan berorientasi pada hasil. Perusahaan yang tetap dipertahankan diharapkan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut menanggapi usulan agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut baru bisa berjalan optimal apabila kondisi keuangan perusahaan benar-benar sehat.

"Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih Danantara, satu tahun ini sudah mulai ada laba," tutup Prabowo. (ANT/RAI)