AFU.id

Prabowo Usulkan Pengadilan Ad Hoc BUMN, Dasco: Akan Kami Kaji, Presiden Terlalu Bersemangat

Bagikan:

Penulis: Fadhlan RobbaniReporter: Fadhlan Robbani

Ringkasan Berita

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengelolaan BUMN selama 30 tahun terakhir, menyusul banyaknya kerugian akibat tata kelola yang buruk. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut oleh DPR, yang perlu mempertimbangkan kebutuhan dan aturan yang diperlukan sebelum mengambil keputusan. Meskipun Prabowo mengusulkan langkah ini dengan semangat, realisasi pembentukan pengadilan tersebut masih dalam tahap awal dan memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.

Prabowo Usulkan Pengadilan Ad Hoc BUMN, Dasco: Akan Kami Kaji, Presiden Terlalu Bersemangat
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (AFU.ID/Fadhlan Robbani)

JAKARTA, AFU.ID — Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk pengadilan ad hoc khusus BUMN belum langsung mendapat keputusan dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan mengkaji terlebih dahulu usulan tersebut, yang disampaikan Prabowo setelah menyoroti banyaknya BUMN yang merugi akibat tata kelola yang tidak baik.

Menurut Dasco, Prabowo menyampaikan persoalan tersebut dengan sangat bersemangat ketika menyoroti kerugian yang dialami sejumlah BUMN. "Ya itu kan tadi ada usulan karena Pak Presiden terlalu bersemangat menyampaikan bahwa memang ke belakang itu BUMN-BUMN kita banyak yang rugi karena tata kelola yang tidak baik," ujar Dasco di Gedung DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Meski usulan tersebut datang langsung dari Presiden, DPR belum menentukan sikap terkait pembentukan pengadilan ad hoc khusus BUMN. Dasco mengatakan parlemen perlu melihat lebih dulu kebutuhan serta aturan yang diperlukan jika gagasan tersebut akan ditindaklanjuti. "Nah tentunya kami akan kaji dulu mengenai hal itu," kata Dasco.

Dasco juga menegaskan bahwa apabila pembentukan pengadilan ad hoc tersebut membutuhkan aturan baru, pembahasannya harus dilakukan bersama antara pemerintah dan DPR. Karena itu, usulan Prabowo belum otomatis menjadi keputusan untuk membentuk lembaga peradilan khusus BUMN. "Dan juga kalaupun ada aturan kan itu adalah pemerintah dan DPR," ujarnya.

Baca Juga

Prabowo Usulkan Usut Direksi BUMN

Sebelumnya, Prabowo mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengelolaan BUMN dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Usulan itu disampaikan Prabowo saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2026). Prabowo menilai perlu ada langkah untuk mengusut persoalan yang terjadi dalam pengelolaan BUMN selama puluhan tahun.

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," ucap Prabowo. Prabowo mengatakan gagasan tersebut akan dikonsultasikan dengan DPR. Ia menyerahkan keputusan mengenai usulan itu kepada para wakil rakyat. Selain pengadilan ad hoc, Prabowo juga mengusulkan kemungkinan pemberian pengampunan khusus atau amnesti bagi direksi BUMN yang mengakui kesalahan dan bertobat.

"Kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus, untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," tutur Prabowo. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti BUMN yang dinilai tidak produktif dan mengalami kerugian.

Pemerintah, kata dia, akan mempertahankan BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi rakyat. Namun, usulan pengadilan ad hoc tersebut masih berada pada tahap awal. DPR belum mengambil keputusan mengenai pembentukan lembaga tersebut dan masih akan mengkaji gagasan yang disampaikan Prabowo. (FAD)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi

Lihat Indeks Berita