JAKARTA, AFU.ID - Kondisi keuangan BUMN konstruksi, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), masih mengalami pendarahan hebat hingga pertengahan tahun 2026. Di tengah penumpukan rugi yang terakumulasi bertahun-tahun, ekuitas (kekayaan bersih) emiten pelat merah ini tergerus hingga menyisakan sekitar Rp1,55 triliun per Juni 2026. Sementara itu, perseroan masih memikul beban liabilitas atau utang raksasa yang menembus Rp66,53 triliun.
Berdasarkan laporan keuangan unaudited semester I-2026, Waskita membukukan rugi bersih mencapai Rp1,92 triliun hingga Rp2,17 triliun. Walau pendapatan usaha sempat melonjak 58% menjadi Rp4,91 triliun, pembengkakan beban pokok pendapatan sebesar 80% (menjadi Rp4,41 triliun) mengikis margin laba kotor perusahaan secara signifikan dari 21,3% menjadi tinggal 10,2%.
Arus kas (cash flow) operasional perusahaan pun tertekan di zona negatif hingga minus Rp1,5 triliun. Kondisi ini dipicu oleh tingginya pengeluaran kepada pemasok bahan baku dan subkontraktor, pembayaran beban keuangan yang mencapai Rp1,90 triliun, serta cicilan pokok utang bank. Krisis keuangan yang dialami Waskita Karya merupakan buah dari akumulasi penugasan proyek infrastruktur skala besar secara agresif pada masa lalu, terutama pengembangan ruas-ruas Jalan Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra.
Karakteristik proyek jalan tol memerlukan investasi modal (CAPEX) yang sangat besar di awal dengan masa pengembalian (payback period) jangka panjang. Untuk membiayai pembebasan lahan dan konstruksi, Waskita mengandalkan skema pinjaman bank jangka pendek/panjang serta penerbitan obligasi berbiaya tinggi (high leverage). Akibatnya, ketika jalan tol selesai dibangun namun tingkat volume lalu lintas belum mencapai target keekonomian, beban bunga utang dan depresiasi langsung menggerogoti neraca keuangan perseroan.
Beberapa ruas tol yang menjadi beban pemicu keterpurukan arus kas antara lain Tol Cimanggis-Cibitung, Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi), Tol Pasuruan-Probolinggo, hingga partisipasi pada Tol Kayu Agung-Palembang-Betung. Untuk proyek Tol Cimanggis-Cibitung (PT Cimanggis Cibitung Tollways) misalnya, total nilai investasinya mencapai sekitar Rp10,6 Triliun.
Waskita melalui anak usahanya, PT Waskita Toll Road (WTR), harus menanggung porsi utang sindikasi bank yang sangat besar untuk penyelesaian tol ini. Untuk melepaskan beban utang dan bunga yang menggerogoti arus kas, Waskita akhirnya melepas (divestasi) kepemilikan sahamnya di ruas ini dengan nilai transaksi sekitar Rp 3,28 Triliun.
Kemudian di proyek Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi lewat PT Trans Jabar Tol), total nilai investasinya mencapai Rp7,7 Triliun hingga Rp 12 Triliun (untuk seluruh seksi hingga Sukabumi Barat/Timur). Seksi 2 (Cigombong-Cibadak) sempat mengalami kendala teknis (longsor) dan pembengkakan biaya (cost overrun). Akibat tarif dan lalu lintas yang belum optimal dibandingkan beban bunga pinjaman konstruksinya, ruas ini terus menyedot likuiditas Waskita hingga akhirnya penanganan/pendanaannya diambil alih atau didukung oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan pemerintah.
Di proyek Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro, melalui PT Trans-Jawa Paspro Jalan Tol), nilai total investasi sekitar Rp 6,3 Triliun, termasuk Seksi 4 Probolinggo Timur-Gading. Investasi pada tol Paspro menambah porsi utang jangka panjang Waskita di sektor Trans-Jawa. Beban bunga atas pinjaman konstruksi ruas ini terus membebankan laporan rugi-laba Waskita selama lalu lintas harian rata-rata (LHR) belum mencapai titik impas (break-even point).
Sementara di proyek Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (PT Waskita Sriwijaya Tol), total investasi mencapai sekitar Rp 22,1 Triliun. Ruas Kapalbetung merupakan salah satu pemicu tekanan likuiditas terbesar bagi Waskita di Trans-Sumatra. Karena membengkaknya kebutuhan dana pembebasan lahan dan konstruksi, Waskita mengalami hambatan penyelesaian (financial distress) pada Seksi Palembang-Betung. Untuk menyelamatkan proyek ini tanpa memperberat Waskita, pemerintah menyerahkan penyelesaian konstruksinya kepada PT Hutama Karya (Persero).
Menanggapi krisis yang dialami Waskita, pemerintah melalui Danantara Indonesia (selaku pengelola BUMN) serta KemenBUMN menyiapkan sejumlah langkah penyehatan terintegrasi. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan, pihaknya telah menggelar pertemuan mendalam dengan jajaran direksi Waskita pada pekan ini.
Dalam diskusi tersebut, pembahasan difokuskan pada pemetaan nilai aset, struktur utang, proyeksi arus kas, hingga perumusan model bisnis yang lebih berkelanjutan bagi perusahaan. Dony menegaskan, proses restrukturisasi Waskita tidak boleh sekadar menjadi upaya menunda kewajiban utang.
"Restrukturisasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk bukan sekadar memperpanjang waktu penyelesaian kewajiban atau menunda persoalan yang ada. Proses penyehatan harus disusun berdasarkan perhitungan yang realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan solusi permanen bagi keberlanjutan perusahaan," ujar Dony Oskaria, Minggu (19/7/2026).
Dony mengatakan, Fokus utama BP BUMN dan Danantara yaitu memastikan Waskita mampu mengelola bisnis jalan tol dengan kemampuan finansial yang mandiri. Kondisi keuangan yang prima menjadi prasyarat mutlak bagi Waskita untuk bisa berekspansi, termasuk dalam rencana perusahaan mengakses pendanaan melalui pasar modal di masa depan.
"Dengan karakteristik bisnis jalan tol yang berjangka panjang, perusahaan harus terlebih dahulu dipastikan berada dalam kondisi sehat sebelum menjalankan agenda pengembangan berikutnya," ucap Dony.
Danantara kini memetakan ulang nilai aset, proyeksi arus kas, serta renegosiasi kovenan utang (financial covenants) dengan konsorsium perbankan dan pemegang obligasi. Di tengah pencabutan rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun oleh pemerintah, Waskita dipacu untuk melakukan pelepasan kepemilikan aset jalan tol guna menyerap likuiditas. Salah satu langkah terbarunya adalah melepas kepemilikan di ruas Tol Cimanggis-Cibitung senilai Rp3,28 triliun untuk menutupi kebutuhan arus kas dan menurunkan porsi utang.
Kemudian, langkah jangka panjang yang sedang dipersiapkan oleh Danantara adalah konsolidasi/merger BUMN Sektor Konstruksi, yang ditargetkan tuntas pada akhir 2026. Dalam skema restruturisasi ini, BUMN karya yang memiliki kondisi keuangan lebih sehat akan digabungkan atau dikelompokkan bersama BUMN yang berisiko tinggi guna menata ulang fokus bisnis, efisiensi operasional, serta spesialisasi pengerjaan proyek negara di masa depan.
Analis keuangan Ricky Ho, dalam unggahannya di akun X @rickyho_1989, mengatakan, dengan ekuitas sebesar Rp1,5 triliun, dan beban utang hampir Rp47 triliun, neraca keuangan perusahaan konstruksi milik negara sangat tertekan. "Kecuali jika para kreditur telah memberikan keringanan (waiver) atau mengubah ketentuan pembiayaan, pemburukan ekuitas semacam itu biasanya akan memicu pertanyaan terkait kepatuhan terhadap kovenan keuangan (financial covenants), terutama yang terikat pada rasio pengungkit (leverage), nilai kekayaan bersih (net worth), atau rasio utang terhadap ekuitas (debt-to-equity)," ujarnya, dikutip Selasa (21/7/2026).
"Pertanyaan yang lebih besar adalah apa yang berniat dilakukan Danantara terhadap WSKT ke depannya? WSKT mungkin hanya menjadi kasus uji coba pertama (test case). Masalah struktural serupa—seperti tingginya leverage, profitabilitas yang lemah, dan bertahun-tahun ekspansi infrastruktur yang agresif—terus memberati beberapa perusahaan konstruksi milik negara. Bagaimana Danantara menangani WSKT dapat menjadi cetak biru (blueprint) bagi seluruh sektor BUMN karya," pungkasnya.
MAR
