Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
KKP RI Benahi Kompetensi Tenaga Lokal demi Pacu Efektivitas K-SIGN Rote Ndao
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
KKP RI menggelar pelatihan dan sertifikasi warga lokal calon pengelola K-SIGN Rote Ndao, Provinsi NTT. (Foto: KKP RI)
JAKARTA, AFU.ID — Keterbatasan kompetensi tenaga kerja lokal di wilayah perbatasan rawan menghambat program hilirisasi komoditas strategis milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI). Kelemahan kapasitas teknis masyarakat pesisir Timur berisiko memicu terhentinya operasional sentra industri garam modern yang bernilai miliaran rupiah.
Melansir website KKP RI, Minggu (12/7/2026), standardisasi keahlian mulai bergulir melalui bimbingan teknis intensif di Kota Kupang beberapa waktu lalu. Agenda peningkatan mutu sumber daya manusia itu berfokus menyiapkan pengelola Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penyusunan manajemen ekosistem industri yang terintegrasi secara profesional mendesak adanya guna mengikis ketergantungan impor komoditas garam. Pemerintah pusat menuntut kesiapan keahlian lokal agar mampu mengoperasikan seluruh fasilitas berteknologi modern secara mandiri serta berdaya saing tinggi.
“Pembangunan K-SIGN harus diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan kawasan secara profesional. Karena itu, kita membekali masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan sertifikasi kompetensi agar mereka dapat menjadi bagian dari pengelolaan industri garam nasional yang modern and berdaya saing,” ungkap Direktur Sumber Daya Kelautan KKP RI, Frista Yorhanita.
Pemenuhan keunggulan kompetitif tenaga kerja di sekitar wilayah pesisir diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru secara luas bagi masyarakat setempat. Kenaikan produktivitas garam secara berkelanjutan ditargetkan memberikan stimulus nyata bagi pertumbuhan ekonomi komunal serta memicu kemandirian usaha pendukung.
“KKP meyakini bahwa keberhasilan pembangunan K-SIGN tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan teknologi. Akan tetapi, juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang kompeten,” tutur Frista Yorhanita.
Hambatan Akses Sertifikasi Menguji Efektivitas KKP RI
Kenyatannya, realisasi pelatihan pengoperasian alat produksi canggih tersebut saat ini baru menyentuh sebanyak 25 warga lokal dari tiga desa tertinggal. Distribusi sebaran peserta pembekalan teknis ini hanya mengakomodasi sebagian kecil perwakilan penduduk Desa Matasio, Desa Serubeba, serta Desa Lakamola.
Sementara itu, penguatan kurikulum komunikasi efektif juga melibatkan sebanyak lima personel dari Balai Besar Produksi Garam Kupang. Keterbatasan jangkauan kuota edukasi lapangan ini dikhawatirkan belum mampu mengimbangi target industrialisasi masif pada wilayah terluar Nusa Tenggara Timur.
Pada dasarnya, pembiaran terhadap minimnya keahlian manajerial pasca-pelatihan hanya akan membuat seluruh infrastruktur fisik K-SIGN terbengkalai menjadi rongsokan proyek usang. Ke depan, kepatuhan alokasi anggaran pelatihan yang bebas korupsi serta pengawasan konsisten menjadi penentu utama dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjamin kedaulatan komoditas garam nasional secara menyeluruh dari jeratan kegagalan tata kelola daerah. (ADR)
