JAKARTA, AFU.ID — Kerusakan tambak budidaya akibat bencana hidrometeorologi memicu tingginya desakan alokasi fasilitas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI). Hambatan pembersihan material longsor berisiko memperpanjang masa kelumpuhan ekonomi para pembudidaya ikan lokal.
Melansir website KKP RI, Minggu (12/7/2026), sebanyak 12 unit excavator mulai tersalurkan ke tiga provinsi. Pengiriman sarana mekanis berskala besar itu terkonsentrasi untuk merehabilitasi jaringan kolam dan saluran irigasi rakyat.
Percepatan rekonstruksi infrastruktur perikanan sangat mendesak guna memulihkan produktivitas usaha di lapangan. Pimpinan dinas terkait menginginkan normalisasi fasilitas budidaya segera berjalan agar aktivitas ekonomi segera bangkit.
“Ini bagian dari upaya mempercepat bangkitnya aktivitas usaha pembudidaya di daerah terdampak bencana. Jadi, bantuan excavator ini bukan sekadar dukungan alat berat,” ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budi Daya KKP RI, Tb Haeru Rahayu.
Selanjutnya, ketepatan penanganan pascabencana dinilai menjadi kunci utama untuk menggerakkan kembali roda perekonomian daerah. Pihak kementerian menegaskan, perbaikan jaringan air akan menumbuhkan kembali optimisme kerja bagi para petambak.
“Ketika tambak dan saluran air pulih, maka harapan pembudidaya untuk kembali berproduksi juga ikut pulih. Inilah yang ingin kita dorong, agar roda ekonomi daerah terus bergerak,” tutur Tb Haeru Rahayu.
Sementara itu, tingginya tingkat sedimentasi lumpur pascabanjir memicu kedaruratan penanganan fasilitas umum di wilayah Sumatra. Aparatur daerah menyambut baik intervensi pusat dalam mengatasi penyumbatan saluran air yang mengganggu hasil produksi.
“Alhamdulillah, bantuan excavator ini sangat bermanfaat, terutama untuk normalisasi saluran, mengatasi sedimentasi, serta mendukung rehabilitasi tambak masyarakat yang terdampak bencana. Masyarakat memang sangat membutuhkan percepatan pemulihan infrastruktur ini,” ujar Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, Syafrizal.
Di sisi lain, kerusakan parah pada area muara sungai membuat pengerjaan secara manual menjadi tak mungkin. Kondisi itu mendorong pemerintah kabupaten setempat mengharapkan percepatan normalisasi kolam melalui bantuan alat berat.
“Bantuan excavator ini rahmat bagi kami, banyak tambak rusak dan tidak mungkin dikerjakan secara manual. Dengan alat berat ini, kami berharap normalisasi tambak/kolam dan saluran bisa lebih cepat dilakukan. Sehingga, masyarakat pembudidaya bisa kembali berusaha,” papar Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, Muhammad Jafar.
Bagaimanapun juga, efisiensi operasional alat berat di lapangan memerlukan pengawasan ketat dari pihak KKP RI. Langkah pemantauan intensif dilakukan guna memastikan pemanfaatan aset negara itu tak menyimpang dari target rehabilitasi.
Pada dasarnya, kegagalan memitigasi dampak bencana hidrometeorologi secara cepat akan memperpanjang kemiskinan persisten masyarakat pesisir. Ke depan, konsistensi pemeliharaan infrastruktur pertambakan yang bebas korupsi menjadi penentu mutlak keberlanjutan kedaulatan pangan kelautan nasional. (ADR)
