JAKARTA, AFU.ID — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong penguatan sistem transportasi massal di kawasan perkotaan. Langkah strategis ini diambil guna menekan pengeluaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp300 triliun per tahun, sekaligus mengurai kemacetan, menekan polusi, dan memangkas biaya mobilitas warga.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa saat ini biaya transportasi menyedot hingga 30-40 persen dari total pendapatan masyarakat. Di sisi lain, sektor transportasi juga menjadi konsumen terbesar yang menyerap 90 persen dari total subsidi BBM nasional.
“Ketidakseimbangan ini memicu berbagai persoalan, mulai dari waktu tempuh perjalanan yang semakin lama, kerugian finansial akibat macet, memburuknya kualitas udara, hingga terhambatnya akses masyarakat menuju fasilitas pendidikan dan lapangan kerja,” jelas Aan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Untuk mengatasi problematika tersebut, pemerintah berkomitmen mengakselerasi pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, proyek penataan ini akan menyasar 20 kota utama di Indonesia.
Aan menjelaskan bahwa program ini ditargetkan mampu memotong durasi perjalanan warga serta meningkatkan keterhubungan antarwilayah. Dengan begitu, kawasan perkotaan dapat berfungsi optimal sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
Kemenhub juga menghadirkan dukungan teknologi digital untuk membantu operator daerah, di antaranya melalui aplikasi mitra darat dan teman bus. Aplikasi ini membantu pengelolaan operasional dan peningkatan layanan secara real-time.
Kemudian, sistem pemantauan digital. Sistem ini menyediakan executive dashboard, digital checker app, dan checker web untuk mengawasi kepatuhan operator terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dalam kesempatan tersebut, Kemenhub memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kota Batam yang dinilai konsisten memperkuat layanan bus Trans Batam dengan skema Buy The Service (BTS). Pengembangan armada Bus Rapid Transit (BRT) ini dinilai menjadi percontohan yang baik.
Tercatat sejak tahun 2024, Pemkot Batam telah mengoperasikan 20 unit bus, kemudian menambah 13 unit pada 2025, dan kembali memasok 19 unit armada baru di tahun 2026 ini. Secara total, kini ada 52 unit bus yang siap melayani lima koridor strategis menuju Batam Centre (Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa).
"Kami sangat mengapresiasi penerapan sistem pembayaran nontunai (*cashless*) serta integrasi antarmoda yang dilakukan Trans Batam, termasuk konektivitas jalurnya yang langsung menjangkau Bandara Hang Nadim," pungkas Aan.
(ANT/MAR)
