JAKARTA, AFU.ID - "Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni".. begitu kutipan syair Sajak Bulan Juni dari sastrawan terkemuka Sapardi Djoko Damono. Bagi pemerintah, syair ini bisa jadi isyarat untuk bersikap tabahdi sepanjang Juni ini. Pasalnya serangkaian beban fiskal dinilai akan menjadi ujian berat bagi rejim Prabowo Subianto dalam bulan ini.
Mari kita paparkan satu per satu beban yang bakal dihadapi pemerintah sepanjang Juni 2026 ini. Pertama, kabar dari Bank Indonesia soal posisi cadangan devisa Indonesia. Dalam rilisnya hari ini, Senin (8/82026), BI mengabarkan, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Mei 2026, tercatat sebesar US$144,9 miliar.
Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir April 2026 sebesar US$146,2 miliar. BI menjelaskan, banyak faktor yang mempengaruhi turunnya cadangan devisa RI. "Perkembangan cadangan devisa Mei 2026 ini dipengaruhi penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan permintaan valuta asing musiman dari domestik," demikian dikutip dari keterangan resmi Bank Indonesia.
Meski cadangan dvisa turun, BI sendiri masih optimis. "Secara keseluruhan, posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2026 tetap kuat," jelas BI.
Cadangan devisa RI menurut BI, setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. "Cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," tegas Bank Indonesia.
Realistiskan optimisme itu? Tentu harus diuji dengan sederet fakta berikut. Juni ini, pemerintah dihadapkan pada jatuh tempo pembayaran utang luar negeri. Kertas kerja dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), mengungkapkan, Indonesia tahun ini menghadapi puncak siklus pembayaran utang periode 2025–2036.
Nilai Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo menyentuh Rp833,96 triliun, naik dari Rp800,33 triliun pada tahun lalu. Total utang jatuh tempo pada 2026 merupakan angka tertinggi dalam sejarah (siklus 2025-2036). Dari total tersebut, sebesar Rp154,5 triliun merupakan warisan SBN skema burden sharing (berbagi beban) dengan Bank Indonesia saat pandemi Covid-19 lalu.
Yang jadi masalah, bukan cuma beban utangnya, namun bagaimana pemerintah menyelesaikan masalah ini, yaitu membayar bunga utang dengan utang baru. Diketahui, untuk mengamankan likuiditas, pemerintah melakukan strategi front-loading (penarikan utang di awal tahun) dengan merilis global bond senilai US$2,7 miliar berimbal hasil (yield) mencapai 5,5% untuk tenor 30 tahun.
Di pasar domestik, yield SBN 10 tahun bertahan tinggi di level 6,6% hingga 6,9%. Imbasnya, biaya utang Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Tahun ini, pemerintah diproyeksikan mengalokasikan Rp599,44 triliun hanya untuk membayar bunga utang. Angak tersebut, menyedot sekitar 22,27% dari total pendapatan perpajakan. Jika digabung dengan cicilan pokok, hampir 45% pendapatan pajak habis hanya untuk melayani kreditur.
Ancaman berikut terhadap kekuatan fiskal negara hadir dari ancaman geopolitik yang bisa berujung pada terjadinya ledakan harga minyak. Konflik berkepanjangan di Selat Hprmuz diperkirakan akan membuat harga minyak kembali melambung. Hal ini tentu akan semakin membebani anggaran subsidi BBM di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dengan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.
Forum SPIEF 2026 di St. Petersburg awal Juni ini memperingatkan volatilitas ekstrem pasar energi akibat ketegangan di Selat Hormuz dan sanksi barat. Mantan Direktur Eksekutif International Energy Agency (IEA) Nobuo Tanaka, bahkan memproyeksikan harga minyak bisa menembus US$170 per barel.
Sebagai negara net-importir minyak (dengan defisit neraca gas mencapai US$19,7 miliar pada tahun lalu), lonjakan ini adalah mimpi buruk bagi fiskal kita. Di sisi lain, di tengah meroketnya minyak mentah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga daya beli dengan tidak menaikkan harga BBM dan LPG 3 kg bersubsidi hingga 31 Desember 2026.
"Saya mengulangi lagi bahwa urusan BBM subsidi, elpiji subsidi, Insyaallah doakan tidak akan kita naikkan sampai dengan 31 Desember," kata Bahlil dalam sambutannya di pembukaan Mubes V Kosgoro 1957 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Dia mengakui, banyak dorongan agar pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Meski demikian, Bahlil menegaskan, pemerintah memilih untuk mempertahankan harga subsidi. "Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Karena itu BBM subsidi kita tidak naikkan," tegas Bahlil
Pilihan ini tentu di satu sisi berdampak positif untuk menjaga daya beli masyarakat. Tetapi di sisi lain, berisiko utama pada pembengkakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan potensi pelebaran defisit fiskal.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimis APBN masih mampu menahan beban subsidi enerri. Dia menjelaskan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga di angka Rp 180,4 triliun atau 0,7% dari PDB.
"Yang paling penting adalah defisitnya mengalami 0,7%. Lima bulan tahun ini 0,7% dari PDB," kata Purbaya, saat paparan APBN KiTa, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Purbaya menegaskan bahwa kondisi keuangan negara masih terkendali dan memiliki bantalan yang cukup. Untuk subsidi energi, Purbaya memang memproyeksikan anggaran subsidi energi berpotensi membengkak antara Rp90 triliun hingga Rp100 triliun akibat kombinasi kenaikan harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar Rupiah. Hitungan kasarnya, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel, defisit anggaran bertambah sekitar Rp6 triliun.
Untuk menahan beban fiskal ini, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI), dua nakhoda otoritas finansial tertinggi Indonesia, mengumumkan langkah sinkronisasi kebijakan moneter-fiskal yang super ketat, Sabtu (6/6/2026) kemarin.
Pertama, mendongkrak imbal hasil (yield) domestik. Tujuannya untuk meningkatkan daya tarik instrumen keuangan dalam negeri agar aliran modal asing (portfolio inflows) mau kembali masuk ke pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Kedua adalah menjaga likuiditas via kas negara. Purbaya-Perry memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di BI. Sebagai timbal baliknya, BI meningkatkan remunerasi atau bunga yang dibayarkan kepada pemerintah.
"Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” tegas Perry.
Kemudian, pemerintah juga mengonfirmasi, Saldo Anggaran Lebih (SAL) saat ini mencapai Rp420 triliun dan disiapkan sebagai cadangan strategis untuk menjaga stabilitas APBN dan meredam gejolak ekonomi global. Dari total Rp420 triliun, sebesar Rp300 triliun diparkir di perbankan untuk menambah likuiditas dan menggerakkan ekonomi, sedangkan sisanya tetap berada di Bank Indonesia (BI).
Dana SAL berfungsi sebagai bantalan terakhir pemerintah untuk membiayai belanja negara dan menjaga defisit tetap aman di bawah 3% apabila biaya penarikan utang di pasar global terlalu tinggi atau terjadi lonjakan harga minyak ekstrem.
Meskipun pemerintah optimistis APBN tidak akan jebol, membawa dampak rambatan yang signifikan bagi makroekonomi Indonesia. Tekanan terutama terjadi pada kurs rupiah yang terus merosot terhadap dolar AS. Per hari ini, Senin (8/82026) rupiah kembali pecah rekor terlemah terhadap dolar AS di angka Rp18.107 per dolar AS. Kurs tertinggi yang tercatat pada hari ini bahkan sempat menyentuh angka Rp18.126.
Tekanan terhadap rupiah bakal semakin kuat ketika kenaikan harga minyak dunia emmbuat kebutuhan dolar untuk mengimpor minyak serta kebutuhan membayar pokok dan bunga utang luar negeri berdenominasi valas menciptakan tekanan jual yang tinggi terhadap Rupiah. Jika kondisi pasar global beralih ke mode risk-off (investor menghindari risiko), aliran modal keluar (capital outflow) berisiko menekan Rupiah lebih dalam lagi.
Kemudian dengan beban utang dan cicilan yang tinggi, ketika hampir 45% pendapatan pajak tersedot untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang, fleksibilitas APBN menjadi sangat kaku. Negara terjebak dalam fenomena "belanja paksa".
Akibatnya, ruang fiskal untuk mendanai program-program strategis—seperti transisi energi, perlindungan sosial bagi kelas menengah yang rentan jatuh miskin, modernisasi industri, hingga program signature berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG)—menjadi sangat sempit. Pemerintah harus memilih antara menunda janji kampanye atau menanggung risiko fiskal yang semakin lebar.
Demikian pula dengan belanja modal pemerintah yang bakal semakin terbatas ketika pilihannya adalah tetap melaksanakan program populis seperti MBG dan Koperasi Merah Putih. Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis mengingatkan, belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan.
"Apabila ruang untuk belanja modal semakin sempit, maka kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah," kata Ade dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (7/6/2026).
Dia memaparkan, porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat berada dalam tren penurunan dari 16,49 persen pada 2017 menjadi hanya 8,70 persen pada APBN 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat.
Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga utang mengalami kenaikan. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12 persen terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24 persen sebelum turun menjadi 19,03 persen pada 2026.
Kondisi tersebut, kata Ade, menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif untuk masa depan.
"Pemerintah juga perlu melakukan reorientasi belanja agar APBN tidak semakin defensif. Belanja yang bersifat rutin dan kurang produktif dinilai perlu dikendalikan sehingga ruang untuk investasi publik yang produktif tetap terjaga," tegasnya.
Pilihan pemeritah memang berat. Terlebih, bulan Juni juga diperkirakan akan menjadi bulan dimulainya siklus El Nino yang mengancam sektor pertanian dengan risiko gagal panen. Gagal panen akan memicu inflasi harga pangan.
Di sisi lain, daya beli kelas menengah domestik sedang mengalami tren pelemahan dan konsumsi melambat. Jika harga pangan naik sementara pendapatan mandek, ekonomi Indonesia dibayangi oleh risiko komplikasi ekonomi berupa pertumbuhan yang lambat disertai inflasi.
Dan seperti kata Sapardi: "Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu", maka pilihan pemerintah adalah bersikap bijak tanpa ragu. Kurangi belanja tak produktif agar ruang fiskal untuk belanja modal dan menggerakkan perekonomian menjadi leluasa.
MAR
