JAKARTA, AFU.ID — Personel TNI dikerahkan menjadi pengemudi mobil tangki untuk memulihkan distribusi bahan bakar minyak di Sumatera Utara. Hingga Kamis (16/7/2026), pemerintah daerah, Pertamina, dan anggota DPR masih menyampaikan keterangan berbeda mengenai penyebab ratusan armada tidak dapat menyalurkan BBM secara normal.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut gangguan bermula dari pemberhentian pengemudi secara massal. Kondisi itu menyebabkan sejumlah mobil tangki berhenti beroperasi meskipun persediaan BBM di terminal dinyatakan mencukupi. “Yang langka adalah pengemudi yang antar BBM-nya. Terjadi pemberhentian massal. Karena ada pemberhentian massal, truk pengangkutnya tidak bisa beroperasi,” kata Bobby, Selasa.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara membantah adanya pemogokan maupun pemecatan massal. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi menyebut perusahaan sedang mengevaluasi pengemudi yang dinilai tidak memenuhi persyaratan atau memiliki kinerja buruk. “Ada pembenahan manajemen di transportasi, tetapi bukan PHK massal. Kami melakukan pembinaan dan penyesuaian terhadap sopir mobil tangki yang kurang berperforma dan tidak memenuhi persyaratan,” ujar Sunardi.
Penjelasan lain muncul setelah anggota Komisi XII DPR RI Ade Jona Prasetyo melakukan inspeksi mendadak ke terminal BBM dan sejumlah SPBU pada Rabu. Ia menyebut terdapat dugaan kecurangan yang melibatkan 125 pengemudi mobil tangki dan mengaitkannya dengan gangguan distribusi. Belum ada penjelasan terbuka mengenai bentuk kecurangan yang dituduhkan, hasil pemeriksaan terhadap para pengemudi, maupun apakah seluruh 125 orang telah diberhentikan. PT Elnusa Petrofin sebagai perusahaan yang terlibat dalam operasional angkutan juga belum menyampaikan keterangan rinci yang dapat mempertemukan tiga versi tersebut.
Di tengah ketidakjelasan itu, pemerintah daerah meminta bantuan TNI untuk mengemudikan mobil tangki yang tidak beroperasi. Pertamina menyebut personel dari Batalyon Perbekalan dan Angkutan dilibatkan sementara untuk menjaga pasokan ke SPBU. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan penggunaan prajurit dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pemerintah belum menjelaskan batas waktu penugasan, jumlah personel yang terlibat, maupun dasar evaluasi sebelum distribusi sepenuhnya dikembalikan kepada pengemudi sipil.
Pertamina juga mendatangkan 41 awak mobil tangki dari luar wilayah Sumbagut dan mengoperasikan 35 armada tambahan. Sementara Komisi XII DPR menyebut keseluruhan armada yang disiapkan untuk percepatan distribusi mencapai 161 unit, dengan sekitar 100 pengemudi tambahan dialihkan dari daerah lain. Sunardi mengatakan penyaluran BBM telah ditingkatkan dari kondisi normal sekitar 5.400 kiloliter menjadi 6.000 kiloliter. Pertamina menargetkan antrean dan kekosongan di SPBU kembali normal pada Sabtu.
Stok Pertalite di Terminal Terpadu Medan disebut cukup untuk 16 hari, sedangkan Biosolar tersedia untuk tujuh hari. Data tersebut menguatkan bahwa persoalan terjadi pada pengangkutan dari terminal menuju SPBU, bukan karena persediaan BBM di Sumatera Utara habis. Pengerahan TNI dapat memulihkan pengiriman dalam keadaan darurat, tetapi belum menjawab akar masalah yang membuat distribusi bahan bakar bergantung pada pengemudi militer. Pertamina dan Elnusa Petrofin masih perlu menjelaskan nasib para sopir, dasar dugaan kecurangan, serta mengapa pembenahan tenaga kerja dilakukan tanpa skema pengganti yang mampu menjaga penyaluran BBM tetap berjalan. (RHU)
