JAKARTA, AFU.ID - Resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (22/7/2026) sore untuk menggantikan Nanik S. Deyang yang mendadak mengundurkan diri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, langsung dihadapkan pada tumpukan krisis tata kelola. Di tengah sorotan tajam dan merosotnya kepercayaan publik, mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut menebar janji manis untuk merestrukturisasi lembaga BGN secara total dan transparan.
"Saya mohon doa, dukungan, mohon restu, untuk kami bersama-sama wakil kepala dan seluruh jajaran BGN, dan seluruh stakeholder, SPPG, SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia), ada mitra dan lain-lain. Semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, zero tolerance untuk praktik-praktik korupsi, hengki pengki dan copet-copetan, sebagaimana yang paling dibenci rakyat Indonesia," kata Sudaryono, usai dilantik di Istana Merdeka.
Usai memimpin rapat perdana di Kantor BGN Jakarta Pusat pada hari yang sama, sosok yang juga menjabat Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah ini berjanji bakal menyapu bersih praktik-praktik sembunyi-sembunyi dan sistem manual yang rentan memicu korupsi.
"Yang tidak transparan harus kita buat transparan... Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat," tegasnya.
Sudaryono bahkan menantang masyarakat dan awak media untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan dapur MBG di lapangan. "Kalau ada misalnya dapur kok enggak bener, segera laporkan! Kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan, yang benar kita tegakkan," tambah Sudaryono, sembari mewanti-wanti publik agar tidak menyebarkan kabar bohong atau fitnah.
Dia juga menegaskan, tidak memiliki keterlibatan maupun keluarganya dalam ekosistem bisnis MBG. "Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG," cetus Sudaryono usai dilantik di Istana Negara, Jakarta.
Di sisi lain, desakan keras datang dari Parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, meminta Sudaryono bergerak cepat menciptakan kekompakan internal sekaligus membersihkan BGN dari orang dalam yang memiliki benturan kepentingan bisnis. "Kepala BGN yang baru harus dapat membersihkan kalangan internal, sebab ditengarai banyak pegawai BGN yang mempunyai dapur," ujar Yahya Zaini kepada wartawan.
Selain isu konflik kepentingan, Yahya menekankan tiga langkah krusial yang harus dieksekusi Sudaryono. Pertama, soal moratorium pembangunan dapur SPPG baru tidak boleh mengambang tanpa kejelasan waktu. BGN juga dituntut menyusun klasifikasi tegas mana dapur yang bisa dilanjutkan dan mana yang harus dihentikan.
Kedua, melakukan refocusing penerima manfaat. Sudaryon dituntut memastikan sasaran penerima MBG benar-benar tepat sasaran. Ketiga, terkait efisiensi anggaran dan pemulihan citra BGN dan MBG. Sudaryono, kata Yahya, wajib engembalikan kepercayaan publik yang hancur akibat guncangan kasus korupsi, agar MBG kembali dipandang sebagai investasi SDM menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, di balik narasi optimistis yang diusung Istana, penunjukan sosok yang dikenal dekat dengan lingkar dalam Prabowo Subianto—atau kelompok yang kerap dijuluki The Hambalang Boys itu— justru memunculkan skeptisisme dari para pengamat, akademisi, hingga lembaga pemantau independen.
Ahli Kebijakan dan Kesehatan Pangan dari MBG Watch, Isnawati Hidayah, meragukan kapasitas Sudaryono yang tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang gizi maupun kesehatan masyarakat. "Dia itu kan politikus, pengusaha, dan dari Partai Gerindra. Dia dipilih bukan berdasarkan meritokrasi, bukan karena capable (mampu), tapi memang nepotisme," tegas Isnawati.
Isnawati menilai keterikatan politik Sudaryono dengan lingkaran kekuasaan akan menyulitkan dirinya dalam mengambil keputusan yang transparan, objektif, dan akuntabel. "Buktinya Ibu Nanik, baru sebulan sudah menyerah," sentilnya.
Pandangan senada disampaikan Direktur Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Askar Wahyudi. Ia menilai penunjukan Sudaryono tak lepas dari konflik kepentingan politik dinasti dan partisan, mengingat sebagian besar dapur MBG disinyalir dikuasai jaringannya. Media mengaku tak heran kalau pucuk pimpinan BGN tidak memiliki latar belakang yang berkaitan dengan kesehatan atau gizi. "Kalau dilihat dari kacamata tata kelola kelembagaan, tidak masuk (penunjukan Sudaryono-red)," sebut Media Askar.
Skeptisisme ini diperkuat oleh temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkapkan, sedikitnya terdapat tujuh yayasan pengelola dapur MBG yang terafiliasi langsung dengan individu dari Partai Gerindra. Persoalan paling krusial adalah Keracunan massal dan absennya audit. Di luar dugaan korupsi pengadaan dan nepotisme dapur MBG, Sudaryono mewarisi "bom waktu" berupa keselamatan fisik para pelajar penerima manfaat.
Selama lebih dari satu tahun program berjalan secara masif, BGN dinilai gagal menyajikan evaluasi dan audit keselamatan pangan secara terbuka. Data penegak hak asasi dan pemantau pendidikan menunjukkan angka korban yang mengerikan. Laporan Komnas HAM mengungkapkan, selama 1,5 tahun pelaksanaan MBG, terdata 449 kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan yang berdampak pada 38.000 orang.
Temuan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga tak kalah mencengangkan. Sejak awal tahun 2025 hingga April 2026, ungkap JPPI, tercatat 33.626 pelajar di berbagai daerah di Indonesia mengalami keracunan usai menyantap sajian MBG. "Yang paling basic, evaluasi dan audit. Sudah satu tahun lebih MBG secara serampangan berjalan. Kami masyarakat sipil menginginkan ada evaluasi... tapi faktanya tidak ada perubahan," pungkas Isnawati.
MAR
