Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN turut menyoroti rekam jejak laporan harta kekayaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan penelusuran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan bersih Sudaryono mengalami kenaikan drastis hingga puluhan miliar rupiah dalam kurun waktu satu tahun. LHKPN 20 Januari 2025 mencatat total harta kekayaan bersih tercatat sebesar Rp8.861.192.525 (Rp8,8 miliar).
Namu dalam LHKPN 29 Maret 2026, total harta kekayaan bersih melonjak menjadi Rp31.394.894.928 (Rp31,39 miliar). Tercatat ada kenaikan harta bersih sebesar kurang lebih Rp22,5 miliar dalam kurun waktu 14 bulan. Sementara itu, posisi utangnya tercatat stabil di angka Rp60 miliar.
Faktor pemicu kenaikan harta Sudaryono adalah kenaikan nilai tanah dan bangunan. Kepemilikan aset properti Sudaryono diketahui bertambah dari 16 bidang menjadi 21 bidang tanah dan bangunan (termasuk aset bernilai belasan miliar rupiah di Kota Semarang, Klaten, Bogor, Depok, Jepara, hingga Sukoharjo).
Selain itu kepemilikan kas dan setara kas juga bertambah signifikan sebesar Rp4,94 miliar, dari Rp8,4 miliar menjadi Rp13,35 miliar. Koleksi kendaraan Sudaryono tercatat juga bertambah dari 3 unit menjadi 5 unit kendaraan (terdiri dari 4 unit mobil dan 1 unit sepeda motor).
Sebagai Kepala BGN yang baru, Sudaryono memikul beban berat untuk merestrukturisasi lembaga ini dari rentetan skandal korupsi yang menjerat para pejabat pendahulunya. Penanganan Kasus Hukum: BGN kini tengah diawasi ketat oleh Kejagung dan KPK terkait skandal pengadaan motor listrik senilai Rp1 triliun, dugaan pengadaan CCTV fiktif Rp300 miliar, hingga polemik jatah titik SPPG.
Sudaryono juga punya tugas mengurai beban utang belanja modal dan operasional BGN tahun 2025 yang mencapai Rp1,6 triliun. Dia juga harus memimpin penyelarasan anggaran MBG yang semula Rp268 triliun agar tepat sasaran, efisien, dan transparan dari potensi praktik pemburu rente.
Dengan latar belakangnya di sektor pertanian, logistik pangan, dan jaringan politik yang dekat dengan Presiden, publik kini menantikan tindakan tegas Sudaryono dalam membersihkan "borok" internal BGN demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program gizi nasional.
MAR
