Jakarta, AFU.ID — Pemerintah melakukan evaluasi dan penyesuaian regulasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul berbagai kritik dari berbagai level implementasi. Evaluasi ini juga ditikberatkan pada isu efisiensi anggaran dan pelaksanaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan efisiensi anggaran lebih lanjut, sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya perencanaan yang lebih matang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan pertemuan dengan Kepala BGN Nanik S Deyang di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (25/6/2026). Pertemuan itu membahas upaya efisiensi anggaran MBG. Purbaya menyatakan BGN akan melakukan penghematan dalam jumlah besar.
“Kemarin saya ketemu Kepala BGN. Dia melaporkan akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Ia enggan menyebut angka pasti, termasuk rumor Rp40 triliun. “Mungkin (sekitar Rp40 triliun). Tanya dia saja (BGN), dia lebih ngerti,” ujarnya. Sebelumnya, pada Maret 2026, Purbaya menyebut efisiensi dari BGN sudah mencapai Rp40 triliun melalui inisiatif internal BGN sendiri.
Pemerintah telah memangkas pagu anggaran MBG pada APBN 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Hingga Mei 2026, realisasi anggaran MBG mencapai Rp88,15 triliun, naik 17,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Purbaya menjamin efisiensi ini tidak akan mengubah kualitas menu makanan yang tetap bergizi.
Perketat Pengawasan
Untuk memperkuat pengawasan, Purbaya akan mengerahkan pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di daerah untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG secara berkala,” katanya.
Kerja sama dengan BGN juga mencakup optimalisasi kantor KPKNL untuk pemeriksaan fisik serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan keuangan bagi kepala SPPG. Pemerintah juga akan menambah tenaga ahli gizi dan finansial di BGN.
Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengakui pelaksanaan MBG di wilayah 3T belum berjalan optimal. Menurutnya, banyak masalah muncul karena perencanaan yang kurang matang sejak awal.
“Kita habis waktu bertengkar sesama kita yang sebenarnya enggak perlu terjadi kalau dari awal perencanaannya dilakukan dengan proper,” ujar Luhut dalam Seminar Supremasi Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Kantor DEN, Kamis (25/6/2026).
Luhut menyayangkan anggaran besar yang sudah dikeluarkan, namun pelaksanaan di 3T masih bermasalah. Ia menegaskan pemerintah kini terpaksa memperbaiki berbagai kekurangan yang seharusnya bisa dihindari. Meski demikian, Luhut optimistis dalam waktu satu tahun ke depan program ini akan semakin baik setelah dilakukan berbagai perbaikan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menyatakan pemerintah sedang menyiapkan skema khusus pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Skema ini diperlukan karena karakteristik geografis dan kepadatan penduduk yang berbeda dengan wilayah lain. “Memang untuk wilayah 3T itu ada skema tersendiri,” kata Qodari, Jumat (26/6/2026).
Pemerintah memfokuskan program MBG pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di daerah 3T. Salah satu opsi yang dikaji adalah memanfaatkan kantin sekolah, meski infrastruktur di 3T menjadi tantangan tersendiri.
Qodari menegaskan komitmen pemerintah menjalankan program ini karena perannya yang strategis dalam mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Program ini sangat baik untuk mengatasi masalah stunting, meningkatkan kesehatan anak, dan IQ anak kita,” tuturnya. (EER)
