JAKARTA, AFU.ID - Gerbong reshufle kabinet terbatas akhirnya bergerak. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh dan pejabat, hari ini Senin (27/4/2026) di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Keenam tokoh ini dilantik langsung oleh Presiden Prabowo.
Keenam tokoh tersebut adalah, Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Jumhur menggantikan posisi Hanif Faisol yang dirotasi menjadi Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan, yang juga mengikuti pelantikan tersebut.
Kemudian seperti yang sudah diduga sebelumnya, Jenderal (Purn) Dudung Abdurrahman, didapuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Dudung menggantikan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Qodari menggantikan Angga Raka Prabowo.
Di gerbong berikut ada Hasan Nasbi, yang diangkat menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi. Hasan sebelumnya adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidengan. Namun dia dicopot dari jabatannya pada 17 September 2025, dan sempat menduduki jabatan sebagai Komisaris Pertamina.
Kemudian ada Abdul Kadir Karding yang diangkat sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Karding menggantikan Sahat Manaor Panggabean, yang saat ini masih menduduki jabatan tersebut.
Melihat pola reshuffle kali ini, Prabowo tidak benar-benar mengganti pejabat di lingkaran Istana dan Kementerian. Yang terjadi adalah pergeseran jabatan. Bahkan beberapa nama yang sebelumnya bermasalah, masuk lagi ke lingkaran kekuasaan.
Karding sebenarnya bukan orang baru di kabinet Prabowo-Gibran. Politikus senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pernah didapuk menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI pada 2024-2025. Namun, dia tak lama di posisi itu karena terkena resuffle kabinet.
Posisi Karding di BP2MI digantikan Mukhtarudin. Politikus Golkar itu dilantik oleh Prabowo pada 8 September 2025. Penggantian Karding sebagai Menteri BP2MI terjadi tak lama usai fotonya dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tengah main domino bersama Aziz Wellang viral di media sosial.
Aziz merupakan tersangka kasus illegal logging atau pembalakan liar hutan Kalimantan. Atas penetapan tersangka itu, Aziz Wellang lalu mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Lalu, pada 9 Desember 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan status tersangkanya.
Saat itu, Karding dan Raja Juli tak membantah foto yang diambil pada 1 1 September 2025 tersebut. Melalui siaran persnya tertanggal (7/9/2025), Karding menjelaskan KKSS melakukan pertemuan atau silaturahmi rutin pada Senin, 1 September 2025. Biasanya dalam pertemuan KKSS diisi dengan aktivitas bermain domino sebagai bagian dari budaya Sulawesi Selatan.
Ia juga mengaku tidak mengetahui latar belakang Aziz Wellang, termasuk kasus hukum yang sempat menjeratnya. Namun, setelah melakukan konfirmasi dan mendapat penjelasan dari berbagai pihak, Karding mengatakan baru mengetahui kalau Aziz Wellang tidak lagi berstatus tersangka pembalakan hutan.
Kini nasib baik kembali menghampiri Karding. Dia kembali dipercaya masuk ke lingkaran kekuasaan dengan memimpin Badan Karantina Indonesia (Barantin). Barantin merupakan lembaga pemerintah yang tugas utamanya mengawasi lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, serta media pembawanya, yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
Nasib serupa juga diterima Hasan Nasbi. Hasan dicopot dari jabatnnya, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, lantaran beberapa pernyataannya yang kontroversial di media massa dan dinilai bisa memperburuk citra pemerintahan Presiden Prabowo. Pernyataan Hasan Nasbi terkait teror paket kepala babi kepada media pada April 2025 memicu polemik publik.
Hasan Nasbi dikritik karena kurang empati dan menimbulkan kegaduhan, dinilai tidak cakap mengomunikasikan kebijakan strategis. Kini, Hasan kembali masuk ke lingkaran Prabowo meski hanya di posisi penasihat.
Gaya menggeser dan memasukkan lagi orang-orang yang dinilai bermasalah ini ke dalam lingkaran kekuasaan dinilai menunjukkan sikap Prabowo yang main aman. Menyingkirkan menteri secara total dinilai bisa menciptakan musuh baru di luar kabinet. Dengan menggeser nama seperti Hanif Faisol dari Menteri LH menjadi Wamenko Pangan, Prabowo tetap memberi tempat bagi figur tersebut namun di posisi yang mungkin dianggap lebih sesuai atau memiliki kontrol lebih ketat di bawah Menko.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai Presiden Prabowo Subianto, seharusnya melaksanakan reshuffle kabinet secara menyeluruh, jika ingin memastikan efektivitas pemerintahan serta memperkuat legitimasi politik menuju konsolidasi kekuasaan nasional. “Reshuffle itu diartikan pergantian menteri, bukan sekadar utusan presiden, badan, atau penyesuaian administratif biasa,” kata Amir Hamzah, seperti dikutip Jakartasatu, Senin (27/4/2026).
Menurut Amir, pemerintahan Prabowo harus memiliki identitas politik sendiri, bukan menjadi perpanjangan dari kekuasaan sebelumnya. “Reshuffle harus menghilangkan para menteri orang-orang Jokowi di pemerintahan Prabowo. Presiden harus menunjukkan bahwa ini adalah pemerintahan Prabowo, bukan bayang-bayang pemerintahan lama,” ujarnya.
Selama figur-figur lama yang loyalitas politiknya masih terbelah tetap bertahan di kabinet, maka konsolidasi pemerintahan akan berjalan lambat, bahkan berpotensi memunculkan dualisme kekuasaan yang berbahaya bagi stabilitas nasional.
“Dalam politik kekuasaan, loyalitas tunggal sangat penting. Kalau masih ada loyalitas ganda, itu menjadi ancaman laten bagi efektivitas pengambilan keputusan strategis negara,” katanya.
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan mengatakan, pergantian di lingkungan Istana, khususnya terkait koordinasi dan komunikasi, bisa menunjukkan memang ada masalah di bidang itu. "Jangan-jangan memang ada masalah dari kinerja kabinet itu. Di mana beberapa lembaga pemerintahan tersebut yang terkait dengan komunikasi publiknya dan itu bisa dirasakan oleh kita sebetulnya. Ada banyak kritik dan protes supaya pemerintah bisa lebih efektif dalam konteks komunikasi publiknya," ujar Firman seperti dikutip Tribunjabar, Senin (27/4/2026).
Menempatkan Dudung di KSP, bisa jadi memang tepat. "Jika memang KSP mau diefektifkan melakukan koordinasi dan dinilai figurnya itu militer yang cocok maka bisa menjadi penting," ujarnya.
Juga demikian di bidang komunikasi yang dipegang Qodari. Jika Prabowo menilai
sosok Qodari memiliki kompetensi soal komunikasi maka tepat dimasukkan menjadi Bakom. "Itu bisa dilihat dari latarbelakangnya. Intinya, kita mesti melihat kinerjanya ke depan untuk menilai tepat atau tidaknya," katanya
MAR
