Gabung Board of Peace, Kebijakan Prabowo Dinilai Khianati Dukungan ke Palestina

Jakarta, Afu.id — Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengkritik langkah Presiden Prabowo Subianto yang membawa Indonesia bergabung ke dalam kesepakatan Board of Peace (BOP) pada Rabu, 25 Februari 2026.

Keputusan pemerintah tersebut dinilai mengkhianati komitmen dukungan negara terhadap kemerdekaan bangsa Palestina yang selama ini dipercaya oleh masyarakat luas.

"Dan ini juga mencederai apa yang di kelas menengah kita percayai bahwa kita adalah friends of Palestine, bukan friends of Israel," ujar Nailul.

Manuver keikutsertaan dalam keanggotaan BOP ini juga dianggap bertolak belakang dengan retorika dan janji yang kerap digaungkan pada masa kampanye.

"Kalau kita lihat kampanyenya Prabowo itu selalu menekankan kita adalah temannya Palestina. Tapi saat ini, Prabowo sedang menjilat ludahnya sendiri dengan ikut ke BOP," tambahnya.

Selain isu geopolitik, masuknya Indonesia ke dalam dewan tersebut juga mengharuskan penyetoran dana kewajiban keanggotaan hingga mencapai angka triliunan rupiah.

"Di mana menjadi salah satu juga kalau kita lihat perjalanannya ketika kita masuk BOP itu membayar sekian triliun," terangnya.

Secara ekonomi, kesepakatan ini justru mendatangkan kerugian karena memunculkan banyak hambatan nontarif (non-tariff barriers) dari Amerika Serikat yang memberatkan posisi perdagangan Indonesia.

"Makanya kalau saya pribadi sebenarnya menyebut ini adalah ketimpangan perjanjian dagang. Jadi sangat timpang sekali," pungkasnya. (*)