Gelar Insinyur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Dipersoalkan, ITB Buka Suara

JAKARTA, AFU.ID - Penggunaan gelar Insinyur (Ir.) oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) tengah menjadi sorotan masyarakat. Hal ini terjadi setelah lima dokter spesialis melaporkan Menkes BGS ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggunaan gelar yang dianggap tidak selaras dengan riwayat pendidikannya.

BGS sendiri merupakan lulusan jurusan Fisika Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 1988. Ia telah memimpin Kementerian Kesehatan sejak akhir tahun 2020 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menggantikan Terawan Agus Putranto.

Memasuki tahun 2024, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, BGS kembali dipercaya mengemban jabatan yang sama.

Menanggapi isu yang berkembang, ITB memberikan penjelasan resmi mengenai tata cara penerapan gelar akademik dan profesi dari sudut pandang historis.

Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB, Dr. Andryanto Rikrik Kusmara, SSn, MSn, menekankan pentingnya melihat persoalan ini berdasarkan linimasa sejarah pendidikan tinggi di tanah air.

"ITB berharap masyarakat dapat memahami perkembangan sistem gelar akademik dan profesi di Indonesia secara utuh, proporsional, dan sesuai konteks sejarahnya," ujar Rikrik dalam keterangan resmi di situs resmi ITB yang dikutip AFU.ID pada, Jumat (15/5/2026).

Menurut Rikrik, regulasi mengenai penulisan gelar sarjana maupun profesi di Indonesia baru memiliki kekuatan hukum yang tetap pada tahun 1993. Sebelum tahun tersebut, dokumen kelulusan atau ijazah dari berbagai perguruan tinggi, termasuk ITB, belum menuliskan gelar akademik secara gamblang seperti sekarang.

"Pada periode sebelum tahun 1993, gelar akademik pada ijazah lulusan ITB belum secara eksplisit dituliskan. Sebagai contoh, pada ijazah lulusan ITB tahun 1988, penulisan gelar tidak tercantum sebagaimana format ijazah lulusan ITB saat ini," seperti dikutip dari penjelasan Rikrik tersebut.

Pada era itu, pemakaian gelar seperti Ir. (Insinyur) ataupun Drs. (Doktorandus) lazim merujuk pada kebiasaan akademik yang mengadopsi sistem pendidikan peninggalan Belanda.

Pihak ITB menilai pemakaian gelar tersebut oleh para alumni senior merupakan hal yang lumrah sebelum berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/U/1993.

"Terkait gelar Insinyur atau Doktorandus yang digunakan alumni, ITB memandang bahwa kondisi tersebut merupakan kelaziman umum saja, menggunakan warisan lama, ketika perguruan tinggi tidak mencantumkan gelar yang spesifik bagi lulusannya," kata Rikrik.

Secara legalitas modern, gelar profesi Insinyur baru diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Berdasarkan mandat Permenristekdikti Nomor 35 Tahun 2016, Program Profesi Insinyur (PPI) baru resmi dibuka di 40 kampus pada tahun akademik 2016/2017.

Oleh sebab itu, ITB menegaskan bahwa penyematan gelar bagi lulusan lawas memiliki konteks yang berbeda dengan aturan profesi yang berlaku hari ini.

"Dengan demikian, penggunaan gelar Insinyur oleh lulusan sebelum periode tersebut perlu dipahami dalam konteks sejarah pendidikan tinggi Indonesia pada zamannya," jelasnya.

Penulisan gelar tersebut merupakan praktik yang berlaku secara umum dan menjadi bagian dari tradisi pendidikan tinggi dan dunia kerja, bukan dalam kerangka profesi insinyur sebagaimana diatur dalam regulasi saat ini.