JAKARTA, AFU.ID - Sejumlah 14 orang pejabat eselon I, II dan III Kementerian Pertanian dicopot dari jabatannya oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. "Hari ini kami melantik 30 lebih eselon II. Kami lantik, ini penyegaran dan hukuman. Ada 14 kami copot, ada eselon I, ada eselon II, ada eselon III, dan tidak diberi jabatan sementara diperiksa," tegas Amran seusai prosesi pelantikan 30 pejabat baru di Kementan, Selasa (18/8/2026).
Amran menegaskan, langkah pencopotan ke-14 pejabat itu, dilakukan menyusul adanya dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan uang bernilai miliaran rupiah. Amran mengungkapkan para pejabat yang dibebastugaskan tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan.
Ia mematok tenggat waktu bagi Itjen untuk menuntaskan pengusutan kasus ini paling lambat dalam rentang tiga bulan, meski ia berharap prosesnya bisa selesai dalam satu bulan. "Pelanggarannya intinya hubungannya dengan uang dan ada miliaran nilainya. Ini nilainya nanti total yang jelas miliaran, total saya beri waktu Irjen mengusut sampai paling lambat tiga bulan kalau bisa satu bulan selesai," ungkapnya.
Meski demikian, Amran menegaskan bahwa status pencopotan saat ini belum bersifat final. Asas praduga tak bersalah tetap diedepankan. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada kerugian negara, pihaknya tidak akan segan memprosesnya ke jalur hukum. Sebaliknya, jika para pejabat tersebut terbukti bersih, nama baik dan jabatan mereka akan dipulihkan.
"Kalau ini betul-betul merugikan negara, kami serahkan ke penegak hukum. Kami tindak tegas. Tetapi sebaliknya kalau terbukti dia tidak melakukan apa-apa, kami akan lantik kembali, kami akan promosikan kembali," kata Amran.
Di sisi lain, dalam pengarahan kepada para pejabat yang baru dilantik, Amran menginstruksikan agar seluruh jajaran memegang teguh sumpah jabatan dan menjauhi segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). "Jangan korupsi, jangan kolusi, nepotisme, enggak boleh tingkatkan kinerja," ujar Amran.
Ia menambahkan, pengisian jabatan di Kementan dan Bapanas harus didasarkan pada prinsip meritokrasi yang adil dan objektif, bukan hasil dari praktik titip-menitip—bahkan berlaku sama untuk kerabat dekatnya sendiri. "Jadi kita harus sportif, meritokrasi. Bahkan di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya. Tapi ini dilakukan atas nama negara. Di sini kita harus adil pada mereka, meritokrasi, merit system," pungkasnya. (MAR)
