Kepala Inspektorat Banda Aceh Jadi Tersangka Kasus Sesama Jenis, Ditahan dan Dicopot dari Jabatan

JAKARTA, AFU.ID — Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap bersama seorang pria berinisial AM di ruang kerjanya. Keduanya diduga melanggar Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan kini ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Pemerintah Kota Banda Aceh juga memberhentikan sementara FD dari tugas jabatannya.

FD dan AM ditangkap petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh pada Rabu (12/08/2026) sore. Penindakan bermula dari laporan mengenai adanya pria tidak dikenal yang masuk ke Kantor Inspektorat setelah jam kerja berakhir. Satu regu petugas kemudian mendatangi lokasi dan menemukan keduanya berada di ruang kerja FD.

“Berdasarkan keterangan awal, keduanya dicurigai telah terjadi tindak pelanggaran Qanun Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” kata Kasatpol PP-WH Kota Banda Aceh M Rizal. Selasa (18/08/2026), Rizal mengatakan penyidik telah memperoleh bukti awal yang dinilai cukup untuk menetapkan FD dan AM sebagai tersangka. Sejumlah barang bukti juga diamankan dari lokasi, termasuk tempat tidur lipat.

Setelah diperiksa, kedua tersangka ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Rizal menyebut masa penahanan dilakukan selama 20 hari sesuai ketentuan yang berlaku. Sumber lain melaporkan masa penahanan tersebut dihitung sejak Minggu (16/08/2026).

Kasus tersebut juga berimbas terhadap jabatan FD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh Emila Sovayana memastikan FD telah diberhentikan sementara dari tugas sebagai Kepala Inspektorat setelah ditetapkan sebagai tersangka. Pemberhentian itu dituangkan dalam Surat Wali Kota Banda Aceh Nomor 800.1.6.2/114/8/2026.

“Setelah dilakukan BAP oleh penyidik Satpol PP dan juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN sesuai dengan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, maka yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugas jabatannya,” ujar Emila. Pemko juga menunjuk Pelaksana Harian Kepala Inspektorat agar kegiatan dan pelayanan kantor tetap berjalan selama FD menjalani proses hukum.

Pemerintah Kota Banda Aceh turut membentuk tim pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin ASN yang diketuai Sekretaris Daerah. Pemko menyatakan proses kepegawaian akan berjalan terpisah dari proses hukum yang ditangani Satpol PP-WH dan akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk menentukan langkah selanjutnya.

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 merupakan perubahan atas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan mulai berlaku sejak 21 November 2025. Aturan tersebut menjadi dasar hukum jinayat yang diberlakukan di Aceh, termasuk pengaturan mengenai sejumlah jarimah serta mekanisme penegakan dan sanksinya. Proses terhadap FD dan AM masih berada pada tahap penyidikan sehingga keduanya tetap memiliki hak hukum selama perkara belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. (RHU)