JAKARTA, AFU.ID — Frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto memantik polemik antara kalangan diplomat senior dan pemerintah. Berdasarkan data dari BBC News Indonesia, Prabowo tercatat menempuh 49 kali kunjungan luar negeri sejak November 2024 hingga Mei 2026. Kunjungan itu menjangkau 28 negara, dengan sejumlah negara didatangi lebih dari sekali.
Sebagai informasi, aturan yang diteken Menteri Keuangan pada 2020, seluruh biaya kunjungan luar negeri presiden ditanggung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, hingga saat ini diketahui besar biaya per keberangkatan belum dapat diverifikasi secara independen.
Dalam hal ini, mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal mempertanyakan efisiensi anggaran dari banyaknya lawatan Prabowo.
Melalui video di akun X pribadinya, Sabtu (30/05/2026). Dino menyoroti setiap kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang sangat besar, mencakup tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, pengamanan, hingga uang harian seluruh delegasi.
Dino menegaskan satu perjalanan keluar negeri bisa menguras puluhan hingga ratusan miliar rupiah dari kas negara. Ia menyarankan Prabowo beralih ke video call dan telepon, memadatkan pertemuan bilateral dalam satu forum internasional, serta mendelegasikan misi taktis kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons melalui video resmi akun Instagram Sekretariat Kabinet, Senin (01/6/2026). Teddy menegaskan Prabowo mulai menjabat tepat saat dunia dilanda krisis, sehingga seorang presiden baru wajib membangun hubungan dekat dengan para pemimpin negara lain.
Soal rombongan yang dipersoalkan, Teddy menyebut jumlah delegasi era Prabowo sudah berkurang lebih dari separuh dibanding periode sebelumnya, dari lebih dari 120 orang menjadi 50 hingga 60 orang maksimal.
"Kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan dan begitu pula sebaliknya," tegas Seskab Teddy Indra Wijaya dikutip Selasa (2/6).
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total investasi yang masuk ke Indonesia selama 1,5 tahun kunjungan kerja Prabowo mencapai Rp 2.430 triliun.
Teddy juga mengklaim Indonesia kini menikmati tarif dagang nol persen dari Uni Eropa untuk komoditas tertentu, sebuah perjanjian yang diurus belasan tahun lamanya dan baru terwujud pada 2025. (NAD)
