JAKARTA, AFU.ID - Intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto belakangan ini memicu debat publik yang hangat di media sosial dan ruang publik. Di satu sisi, pihak Istana mengklaim rentetan perjalanan kenegaraan ini berhasil mengamankan komitmen strategis bernilai ribuan triliun rupiah.
Di sisi lain, para kritikus dan pakar diplomasi mempertanyakan efektivitas biaya, akurasi klaim capaian, hingga aspek legalitas tata kelola anggarannya. Pasalnya, sejak resmi menjabat lebih dari 1,5 tahun lalu, Prabowo telah melakukan 54 kali perjalanan ke luar negeri.
Jumlah ini menempatkan Prabowo dalam daftar presiden dengan intensitas kunjungan yang tinggi jika dibandingkan dengan masa jabatan presiden sebelumnya. Bandingkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang melakukan 86 kali perjalanan luar negeri dalam 10 tahun dan Joko Widodo dengan 58 kali perjalanan luar negeri dalam 10 tahun.
Berdasarkan catatan akumulatif, Presiden telah menyambangi belasan negara mitra strategis—mulai dari lawatan ke China, Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, hingga safarinya ke beberapa negara Asia Tenggara, Timur Tengah, serta Jepang dan Korea Selatan. Yang terbaru adalah kunjungan ke Prancis pada 26 hingga 29 Mei 2026.
Frekuensi kunjungan kerja luar negeri ini kemudian menjadi sorotan publik. Pasalnya, kunjungan tersebut dinilai sebagai pemborosan anggaran di tengah kondisi keuangan negara yang sedang tertekan oleh kondisi makroekonomi yang belum stabil. Sementara, hasil kunjungan itu juga dipertanyakan manfaatnya.
Namun ada hal yang luput dari pengamatan publik, khususnya soal kerapnya Prabowo berkunjung ke Prancis. Kunjungan kemarin, menjadi yang ketiga bagi Prabowo selama masa jabatannya. Kunjungan tersebut, membawa agenda yang jauh lebih bernilai strategis daripada sekadar komitmen investasi biasa.
Di sana Prabowo dan Macron, resmi memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan tinggi, riset, dan inovasi guna mengakselerasi transformasi nasional. Salah satu poin yang ditekankan adalah ketertarikan Indonesia dalam menjajaki teknologi nuklir bersama Prancis.
Langkah ini bukanlah kejutan yang tiba-tiba. Jika ditarik garis lurus secara faktual, agenda nuklir ini merupakan kelanjutan dari sinyal kuat yang sudah ditebar oleh lingkaran dalam Prabowo sejak setahun lalu.
Pada tahun 2025, Utusan Khusus Presiden sekaligus adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, dalam berbagai forum internasional dan pengarahan bisnis, sudah menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo serius mempertimbangkan pengaktifan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.
Hashim mengatakan, perusahaan Prancis berminat untuk membangun sistem kelistrikan di Indonesia menggunakan tenaga nuklir. "Perusahaan Prancis ingin berpartisipasi dalam program kelistikan, mau berpartisipasi dengan program nuklir kita," kata Hashim Djojohadikusumo, dalam kunjungannya ke Paris, Prancis, pada Juli tahun lalu.
Perusahaan Prancis, jelas Hashim, akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berkapasitas 500 megawatt (MW), dan untuk tahap selanjutnya bisa mencapai 10 gigawatt (GW). Ini menjadi bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Hashim saat itu menyatakan, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dan mengejar emisi nol bersih (net zero emission), Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan energi surya atau angin yang sifatnya intermiten (terputus-putus). Indonesia membutuhkan baseload (beban listrik dasar) yang masif, bersih, dan stabil. Dan nuklir menjadi pilihannya.
Pemerintah menargetkan pembangunan PLTN pertama Indonesia dapat mulai beroperasi secara komersial pada awal tahun 2030-an, dengan menggandeng raksasa teknologi dunia. Pertemuan Prabowo dan Macron di Paris pada Mei 2026 ini adalah eksekusi tingkat tinggi dari visi tersebut.
Dipihnya Prancis sebagai mitra pengembangan energi nuklir di Indonesia, bukan tanpa alasan taktis. Negara Menara Eiffel ini adalah salah satu pemimpin teknologi nuklir global, di mana sekitar 70% pasokan listrik dalam negerinya disuplai oleh nuklir melalui raksasa energi EDF (Électricité de France).
Prancis memiliki keunggulan pada teknologi SMR (Small Modular Reactor) alias reaktor nuklir skala kecil yang dinilai sangat cocok dengan geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan.
Melalui Kemdiktisaintek di bawah Brian Yuliarto, Indonesia mencoba mengirim ratusan peneliti dan mahasiswa ke Prancis mulai tahun 2026 ini untuk mentransfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) agar Indonesia tidak sekadar menjadi pembeli, melainkan operator mandiri.
Jika kita melacak peta perjalanan dinas luar negeri Prabowo sejak menjabat sebagai Presiden (dan saat masih menjadi Menhan/Presiden Terpilih pada 2024), Prancis bukan satu-satunya pintu yang diketuk. Prabowo terdeteksi melakukan "safari nuklir" ke hampir seluruh kekuatan atom utama dunia.
Salah satunya adalah Rusia. Dalam kunjungannya ke Moskow, isu energi nuklir menjadi salah satu topik utama. Rusia memiliki Rosatom, badan nuklir negara yang memonopoli teknologi nuklir terapung dan reaktor generasi terbaru.
Rosatom bahkan sudah secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk membangun PLTN terapung di pulau-pulau terluar Indonesia.
Seperti dikutip Interfax, medio Juni 2025 silam, Rosatom, sedang mendiskusikan kemungkinan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan Indonesia. Mereka mengusulkan untuk membangun PLTN terapung pada tahap pertama dan PLTN berdaya tinggi pada tahap kedua.
Wakil CEO Rosatom, Andrei Nikipelov, di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 mengatakan, pihaknya senang Indonesia menganggap serius energi nuklir dan tertarik padanya. "Mengingat lokasi geografisnya dan statusnya sebagai negara kepulauan, kami mengajukan proposal yang terdiri dari beberapa bagian," kata Nikipelov.
Dia mengatakan, cara tercepat untuk mendapatkan energi nuklir adalah dengan menggunakan unit daya terapung. Hal ini sepenuhnya sejalan dengan rencana Indonesia untuk memiliki 250 MW energi nuklir pada tahun 2032, 7 GW pada tahun 2040, dan 35 GW pada tahun 2060.
"Jadi proposal kami adalah memulai dengan penggunaan unit daya terapung. Unit-unit ini membutuhkan investasi minimal dari pihak Indonesia, karena kami akan menggunakan seluruh infrastruktur Rusia untuk penggantian bahan bakar. Dengan demikian, tidak diperlukan investasi modal yang besar. Dan langkah kedua adalah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir berdaya tinggi," ujar Nikipelov.
Kemudian hal itu ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan perwakilan Rosatom, seperti dikutip dari siaran pers Rosatom, tanggal 12 Mei 2026. Dalam siaran pers itu Rosatom mengatakan, Direktur Jenderal Perusahaan Negara Rosatom, Alexey Likhachev menjelaskan, pertemuan itu terkait kerja sama antar dua negara di sektor energi nuklir.
Presiden Prabowo Subianto menerima perwakilan dari perusahaan negara Rusia yang bergerak di sektor energi nuklir hingga konstruksi, Rosatom. Dari pertemuan itu Direktur Jenderal Perusahaan Negara Rosatom, Alexey Likhachev menjelaskan terkait kerja sama antar dua negara di sektor energi nuklir.
Indonesia-Rusia, disebut membahas bidang kerja sama yang menjanjikan dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, seperti pengembangan proyek tenaga nuklir, infrastruktur nuklir, pelatihan personel, dan aplikasi teknologi nuklir di luar sektor energi.
"Saat ini, Indonesia telah menetapkan tujuan ambisius untuk pengembangan energi nuklir, dan oleh karena itu kami tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga pembentukan kemitraan jangka panjang yang berfokus pada pengembangan industri baru bagi negara, pelatihan personel nasional, munculnya kompetensi baru, dan penguatan kedaulatan teknologi negara," kata Alexey.
Kunjungan ke beberapa negara seperti ke China tanggal 2–3 September 2025 untuk menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan perang rakyat China dan parade militer, juga disinyalir dijadikan ajang bagi Prabowo menjajaki kerjasama bidang nuklir. Seperti diketahui, China adalah negara dengan pertumbuhan reaktor nuklir tercepat di dunia saat ini melalui teknologi Hualong One.
Dalam lawatan resminya ke Beijing, selain membahas investasi hilirisasi, tim kepresidenan Prabowo juga mempelajari bagaimana China berhasil membangun kemandirian teknologi nuklir domestik dalam waktu singkat untuk menopang industri raksasa mereka.
Tampaknya, ambisi menjadi negara nuklir untuk tujuan damai memang akan dikejar Prabowo selama masa pemerintahannya. Hanya saja, terkait investasi, teknologi ini jelas tak murah.
"Teknologi ini membutuhkan investasi awal yang sangat mahal dan proses pembangunan yang panjang," kata Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman mengatakan, seperti dikutip Bisnis.com, Rabu (13/52026).
Dalam perhitungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) satu pembangunan PLTN bedaya ribuan Megawatt bakal menelan biaya antara Rp93 triliun hingga Rp150 triliun. Berdasarkan kajian, pembangunan PLTN pertama di Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp117 triliun hingga Rp197 triliun.
Menilik mahalnya biaya investasi (belum memperhitungkan risiko lingkungan), Rizal mengingatkan, manfaat ekonomi nuklir baru akan terasa apabila Indonesia mampu keluar dari jebakan impor teknologi semata.
"Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi baru akan terasa jika proyek ini tidak berhenti pada impor teknologi, tetapi disertai alih teknologi, penguatan SDM, industri komponen, dan rantai pasok domestik," jelasnya.
Terkait lingkungan, PLTN memang mampu menghasilkan energi besar tanpa emisi gas rumah kaca. Namun, operasionalnya memicu kekhawatiran lingkungan yang signifikan, meliputi produksi limbah radioaktif berbahaya, potensi polusi termal di perairan sekitar, dan risiko bencana nuklir katastrofal yang mencemari ekosistem.
MAR
