Debat Aturan Kuota Haji, Ahli Hukum Sebut Diskresi Menteri Harus Diuji di Mahkamah Agung

Jakarta, Afu.id — Ahli Hukum Administrasi Negara, Dr. Oce Madril, menegaskan sebuah kebijakan atau diskresi menteri tetap sah dan berlaku secara hukum selama belum dibatalkan oleh lembaga yang berwenang, meskipun dinilai melanggar undang-undang.

"Kalau peraturan ini tidak dibatalkan, dia masih berlaku. Selama belum dibatalkan, kita hanya bisa berpendapat," ujar Oce saat memberikan keterangan dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas, Kamis, 5 Maret 2026.

Pernyataan tersebut dilontarkan untuk merespons argumen Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebijakan Yaqut membagi kuota haji khusus yang dituding menyalahi aturan delapan persen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

"Seharusnya kalau dalam hukum tidak boleh bertentangan antara peraturan di bawah dengan yang di atas, tapi kan kadang untuk menyatakan pertentangan itu ada mekanismenya," terangnya.

Menurut Oce, sebuah kebijakan publik tidak bisa serta-merta dinyatakan batal atau berujung pada penyimpulan melawan hukum hanya berdasarkan penafsiran sepihak dari aparat penegak hukum.

"Apakah dengan menganggap itu salah, peraturan itu otomatis batal? Kan tidak, peraturan itu tetap berjalan sebagai sebuah peraturan menteri," jelas Oce.

Ia memaparkan mekanisme pembatalan instrumen aturan di bawah undang-undang harus diproses melalui jalur formil yang tepat, bukan dengan langsung memidanakan pembuat kebijakan.

"Bagaimana cara membatalkannya? Ya mau tidak mau mungkin menegur menterinya, menyurati atasannya, atau maju ke Mahkamah Agung untuk membatalkan," pungkasnya. (*)