Saksi Ahli di Sidang Praperadilan: Kuota Haji dan Dana Jemaah Bukan Keuangan Negara

Jakarta, Afu.id — Saksi ahli dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas (YQC), Dian Puji Nugraha menegaskan kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia tidak termasuk dalam kategori keuangan negara pada persidangan praperadilan dugaan korupsi, Kamis, 5 Maret 2026.

"Jadi kuota haji itu diberikan kepada negara, kemudian kan negara tidak memakainya. Sebagai buktinya negara tidak memakainya, dia tidak menduitkan. Misalnya gini Yang Mulia, "siapa nih yang mau kuota?". Nah, jadi dia tidak dagang gitu lho Yang Mulia," ujar Dian saat menjawab pertanyaan dari Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 5 Maret 2026.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak memperdagangkan kuota tersebut maupun mengambil persentase keuntungan untuk dimasukkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kalau dia dagang, kalau dia jadi kas negara, ya saya setuju itu keuangan negara. Tapi kan kuota itu kemudian ditawarkan dan hasil pembayarannya sepenuhnya untuk jemaah haji," tambahnya.

Argumen tersebut merujuk pada ketentuan yang mewajibkan pengembalian dana secara utuh kepada calon jemaah haji apabila mereka batal berangkat keberangkatan dengan alasan apa pun.

"Jadi itu menunjukkan tidak ada sama sekali kepemilikan negara dalam kuota maupun pelaksanaan pembayaran biaya haji dari kuota tersebut," tegas Dian.

Pandangan ahli ini sekaligus menanggapi batasan definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menitikberatkan keuangan negara pada segala wujud uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara.

"Kecuali memang kalau ada (masuk PNBP), ya berarti betul yang komponen itulah keuangan negaranya," pungkasnya. (*)