Buntut Surat Edaran Jamintel, Kejagung Klaim Batalkan Zoom Meeting Bahas Ancaman demi Hindari Fitnah

JAKARTA, AFU.ID — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim telah membatalkan agenda zoom meeting yang tertuang dalam surat edaran terkait mitigasi, konsolidasi, dan koordinasi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT). Pembatalan dilakukan untuk menghindari fitnah akibat spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait isi surat tersebut, yang sempat beredar dan ditujukan kepada para kepala kejaksaan tinggi beserta jajarannya di seluruh Indonesia.

Diketahui, sebelumnya beredar surat edaran bernomor B-1699/D.1/Ds.2/07/2026 yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Sarjono Turin. Surat tersebut memuat agenda zoom meeting terkait mitigasi dan konsolidasi serta koordinasi potensi AGHT, dan dikirimkan kepada seluruh kepala kejaksaan tinggi dan jajarannya di Indonesia. Penerbitan surat itu merupakan tindak lanjut dari petunjuk Jamintel terkait adanya ancaman terhadap Kejagung dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam surat tersebut, zoom meeting semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis pukul 10.00 WIB.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menegaskan zoom meeting yang dimaksud dalam surat edaran tersebut tidak pernah dilaksanakan. Ia menyebut kabar yang beredar seolah-olah zoom meeting itu mengarah pada isu tertentu adalah tidak benar. "Enggak ada Zoom apa pun," tegas Anang di Jakarta, Kamis. Anang menjelaskan, surat edaran itu sejatinya hanya bertujuan mengingatkan jajaran kejaksaan untuk bekerja secara hati-hati.

Ia mengatakan substansi surat tersebut lebih kepada upaya menjaga integritas serta hubungan baik dalam penegakan hukum. Menurutnya, informasi yang telanjur beredar di luar konteks itulah yang membuat pihaknya membatalkan pelaksanaan zoom meeting agar tidak menimbulkan fitnah. Ia menyayangkan munculnya kesimpulan yang berkembang seolah-olah zoom meeting tersebut mengarah ke berbagai isu tertentu, padahal rencana awalnya hanya untuk mengingatkan jajaran agar berhati-hati dalam bertugas.

Lebih lanjut, ketika ditanya soal kaitan surat edaran itu dengan penggeledahan yang menyeret nama Jaksa Agung Muda, Febri Ardiansyah, Anang membantah adanya hubungan tersebut. Ia menyebut surat edaran itu bersifat umum dan tidak merujuk pada kasus tertentu. Anang menyebut zoom meeting antara pimpinan dan jajaran kejaksaan merupakan agenda rutin yang biasa digelar setiap dua pekan sekali sebagai bagian dari Pengawasan Melekat (Waskat).

Lebih jauh, ia menjelaskan surat edaran dari Jamintel umumnya berkaitan dengan pengamanan dan pengamatan AGHT, sedangkan surat edaran dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) lebih banyak memuat pedoman teknis, seperti penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. (NAD)