DPR Segera Panggil Panglima TNI, Buntut Beredarnya Surat Edaran Status Siaga 1 di Tengah Ketegangan Geopolitik

AFU.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti beredarnya surat edaran terkait penetapan status Siaga 1 oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Status kewaspadaan tingkat tinggi ini diduga berkaitan erat dengan eskalasi ketegangan geopolitik yang saat ini tengah memanas di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa parlemen akan segera mengambil langkah proaktif dengan menginstruksikan komisi terkait, dalam hal ini Komisi I DPR, untuk memanggil pihak TNI. Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta penjelasan komprehensif mengenai urgensi dan alasan di balik penerbitan surat edaran tersebut kepada publik.

Ditemui usai memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Maret 2026, Puan menilai bahwa kesiapsiagaan aparat keamanan memang merupakan sebuah keharusan. Kendati demikian, penerbitan edaran resmi mengenai status Siaga 1 dalam situasi geopolitik yang sensitif seperti saat ini berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

"Terkait dengan Siaga 1, kami akan mendekatkan komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut. Sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap-siap," ungkap Puan kepada awak media.

Lebih lanjut, pimpinan dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya komunikasi publik yang jelas dari institusi pertahanan. 

"Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan oleh komisi terkait," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Puan juga menyinggung pentingnya meaningful participation (partisipasi bermakna) dalam penyusunan regulasi atau kebijakan di sektor keamanan agar tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang sudah ada. Ia berharap setiap langkah strategis mendapatkan masukan yang komprehensif dari seluruh pihak terkait. (*)