JAKARTA, AFU.ID — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak Israel dan Hizbullah untuk segera mengakhiri pertempuran di Lebanon, di tengah masih berlangsungnya konflik bersenjata meski nota kesepahaman (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran telah ditandatangani secara digital akhir pekan lalu.
Desakan itu disampaikan melalui juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, sebagai bentuk menjelaskan posisi Guterres menyusul pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan antara pihak-pihak yang terlibat konflik Lebanon terkait perkembangan kesepakatan AS-Iran. Hal tersebut ia sampaikan saat konferensi pers di New York pada Senin (15/6/2026)
"Pesannya adalah untuk menghentikan pertempuran," kata Dujarric tegas.
Kepada Hizbullah, PBB menegaskan dua hal yakni yang pertama, kelompok itu harus memberi ruang bagi pemerintah Lebanon untuk memegang kendali penuh atas persenjataan dan otoritas di seluruh wilayah negaranya. Kedua, Israel diminta menghormati keutuhan wilayah dan kedaulatan Lebanon sebagai negara berdaulat.
Guterres juga ingin melihat akhir dari pertempuran agar ratusan ribu warga Lebanon yang ingin pulang ke rumah dapat kembali dan mulai membangun ulang kehidupan mereka, sementara warga Israel di wilayah utara juga bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing.
Dujarric mengungkapkan, hingga saat ini PBB belum mendapatkan akses terhadap dokumen resmi MoU AS-Iran. Ketiadaan dokumen itu membuat PBB belum dapat memberikan penilaian substantif atas isi kesepakatan yang diklaim sebagai tonggak perdamaian kawasan tersebut.
Meski demikian, Sekjen PBB berpandangan bahwa AS, Iran, serta negara-negara di kawasan Teluk perlu mengambil langkah nyata guna memastikan perdamaian tidak hanya tercapai di atas kertas, tetapi juga terjaga secara berkelanjutan di lapangan.
Pernyataan PBB ini muncul di tengah situasi yang masih rapuh. Israel dilaporkan kembali melanggar gencatan senjata yang sebelumnya telah disepakati karena melancarkan serangan ke Beirut selatan pada Minggu (15/6/2026). Iran merespons dengan ancaman serangan balasan, sementara MoU yang ditandatangani secara digital antara Washington dan Teheran itu belum juga menciptakan ketenangan menyeluruh di Lebanon.
Penandatanganan resmi MoU AS-Iran dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Namun, selama teks kesepakatan belum dibuka ke publik dan implementasinya belum dimulai, PBB menegaskan bahwa seruan gencatan senjata menyeluruh tetap menjadi prioritas mendesak yang tidak bisa ditunda. (ANT/NAD)
