Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Saudi Kena Prank: Harus Normalisasi Hubungan dengan Israel kalau Mau Nuklir
Bagikan:
Penulis: Erik Erfinanto
Ringkasan Berita
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan syarat baru untuk finalisasi kerjasama nuklir sipil dengan Arab Saudi, yang mengharuskan Riyadh untuk bergabung dalam Abraham Accords dan menormalisasi hubungan dengan Israel. Pernyataan ini muncul setelah adanya kesepakatan awal mengenai pengembangan program energi nuklir sipil, namun Gedung Putih menegaskan bahwa finalisasi kesepakatan kini tergantung pada kesediaan Arab Saudi untuk memenuhi syarat tersebut. Meskipun demikian, Arab Saudi menekankan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel hanya dapat dilakukan dengan pengakuan terhadap negara Palestina, yang dapat mempersulit negosiasi lebih lanjut.
Donald Trump dengan Mohamed bin Salman membicarakan kesepkatan nuklir. (FOTO AFUID)
Jakarta, AFU.ID — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan syarat baru kepada Arab Saudi terkait finalisasi kerjasama nuklir sipil. Trump menyatakan kesepakatan tersebut hanya akan diselesaikan apabila Riyadh bersedia bergabung dalam Abraham Accords, yang mengharuskan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui, Saudi tidak masuk dalam perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel karena mempertimbangkan konflik di Palestina.
Pernyataan itu disampaikan Trump melalui media sosial pada Kamis (23/7/2026), setelah sebelumnya pemerintah AS dan Arab Saudi menyepakati kerangka kerja sama pengembangan program energi nuklir sipil. Syarat bergabung dengan Abraham Accords tidak tercantum dalam rancangan kesepakatan awal yang telah dinegosiasikan kedua negara. "Tak akan ada pengayaan uranium. Kesepakatan ini sepenuhnya bergantung pada Arab Saudi bergabung dengan Abraham Accords," tulis Trump. Dirinya menegaskan bahwa kerjasama energi itu tidak untuk pengembangan senjata melalui pengayaan uranium.
Gedung Putih kemudian mengonfirmasi bahwa syarat yang disampaikan Trump lewat media sosial itu merupakan keputusan resmi pemerintah AS. Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan finalisasi kesepakatan energi dengan Arab Saudi kini bergantung pada kesediaan Riyadh menormalisasi hubungan dengan Israel. "Kami akan terus berdiskusi dengan mitra kami di Arab Saudi untuk memfinalisasi kesepakatan itu dan berharap mereka segera bergabung dengan Abraham Accords," kata Leavitt dalam konferensi pers.
Meski demikian, Leavitt mengatakan Trump belum berbicara langsung dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman setelah mengumumkan syarat baru tersebut. Ia hanya menyebut isu normalisasi hubungan dengan Israel telah beberapa kali dibahas dalam percakapan sebelumnya antara kedua pemimpin. Langkah Trump berpotensi memperumit negosiasi karena Arab Saudi selama ini menegaskan tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya pengakuan terhadap negara Palestina. Posisi tersebut menjadi salah satu hambatan utama perluasan Abraham Accords, yang sebelumnya telah diikuti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.
Di sisi lain, kerja sama nuklir yang tengah dirundingkan juga memunculkan perdebatan di Washington. Dua pejabat AS mengatakan rancangan kesepakatan masih membuka kemungkinan Arab Saudi melakukan pengayaan uranium di masa depan di bawah pengawasan kedua negara, meski tetap disertai mekanisme untuk mencegah pengembangan senjata nuklir. Trump membantah informasi tersebut dan menegaskan tidak akan ada aktivitas pengayaan uranium dalam kerja sama itu.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga menegaskan pemerintah tidak akan menyetujui perjanjian apa pun yang berpotensi meningkatkan risiko proliferasi senjata nuklir. Kerja sama yang dirancang berlangsung selama 30 tahun itu diperkirakan bernilai puluhan miliar dolar AS. Dalam skema tersebut, perusahaan-perusahaan Amerika akan berperan membangun infrastruktur energi nuklir sipil Arab Saudi.
Meski kerangka kesepakatan telah disusun, perjanjian tersebut belum menjadi kontrak yang mengikat. Pemerintahan Trump masih harus merampungkan negosiasi dengan Riyadh sebelum mengajukannya kepada Kongres AS untuk memperoleh persetujuan sesuai ketentuan hukum federal. Hingga berita ini diturunkan, Kerjaan Saudi belum memberikan tanggapan atas keputusan sepihak Trump tersebut. (EER)
