Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Duduk Perkara Pengusiran Warga Israel di Malaysia, Washington Murka, Anwar Ibrahim: Ancaman AS Absurd
Bagikan:
Penulis: Erik Erfinanto
Ringkasan Berita
Pemerintah Malaysia, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa mereka akan terus mengusir warga negara Israel yang ditemukan berada di wilayahnya, menyusul penyelidikan terhadap dugaan keberadaan warga Israel di komunitas teknologi Forest City di Johor. Tindakan ini memicu protes dari anggota Kongres AS yang mengancam untuk meninjau hubungan ekonomi dan keamanan dengan Malaysia jika kebijakan tersebut tidak dicabut, yang kemudian ditanggapi Anwar sebagai ancaman "absurd" dan menegaskan bahwa Malaysia akan mempertahankan kebijakan larangan tersebut. Meskipun terdapat ketegangan, Anwar memastikan bahwa hubungan dagang dan investasi Malaysia dengan AS tidak akan terganggu.
PM Malaysia Anwar Ibrahim tak takut ancaman AS terkait keputusan pengusiran warga Israel di Malaysia. (FOTO AFUID)
Jakarta, AFU.ID — Pemerintah Malaysia kembali menegaskan tidak akan mentoleransi keberadaan warga negara Israel di wilayahnya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memastikan setiap warga Israel yang ditemukan berada di Malaysia akan segera dideportasi, di tengah penyelidikan terhadap dugaan keberadaan sejumlah warga Israel yang masuk menggunakan paspor negara lain dan tinggal di sebuah komunitas teknologi di Forest City, Johor.
Pernyataan itu disampaikan Anwar pada Rabu (22/7/2026) setelah muncul laporan mengenai aktivitas Network School, sebuah komunitas teknologi dan co-living bagi pendiri startup serta pekerja digital yang beroperasi di kawasan Forest City, proyek kota baru yang didukung investasi China di Johor, dekat Singapura. Kasus tersebut kemudian memicu ketegangan diplomatik antara Malaysia dan Amerika Serikat.
Penyelidikan bermula setelah beredar video promosi Network School yang menampilkan komunitas internasional yang tinggal di Forest City. Video tersebut memicu spekulasi di media sosial bahwa sejumlah warga Israel tinggal di kawasan itu dengan menggunakan paspor dari negara kedua atau kewarganegaraan ganda. Network School didirikan oleh mantan eksekutif Coinbase, Balaji Srinivasan, dengan konsep komunitas bagi pendiri perusahaan rintisan dan digital nomad. Dalam video promosinya, Srinivasan menyebut proyek tersebut sebagai upaya membangun "Silicon Valley di luar Silicon Valley."
Menanggapi laporan tersebut, Pemerintah Negara Bagian Johor meminta pemerintah federal melakukan penyelidikan terhadap aktivitas komunitas itu sekaligus memverifikasi kewarganegaraan para penghuninya. Departemen Imigrasi Malaysia kemudian memeriksa 266 warga asing dari 40 negara yang tinggal di lokasi tersebut. Pemeriksaan awal menyatakan seluruh penghuni memiliki dokumen perjalanan yang sah. Namun, penyelidikan terhadap 11 orang yang diduga memiliki kewarganegaraan ganda masih terus berlangsung.
Malaysia mengakui bahwa larangan terhadap warga Israel sulit diterapkan apabila seseorang memasuki negara itu menggunakan paspor dari negara lain. Saat ditanya mengenai kasus tersebut, Anwar menegaskan pemerintah tidak akan memberikan pengecualian. "Jika ada warga negara Israel, karena kami tidak mengakui Israel, mereka akan segera dideportasi," kata Anwar kepada wartawan.
Ia juga memerintahkan aparat untuk memeriksa legalitas operasional Network School, termasuk izin usaha, penggunaan bangunan, akomodasi, hingga tata guna lahan. Pelanggaran apa pun, menurutnya, harus ditindak tegas tanpa kompromi. Belakangan, Pemerintah Johor mencabut izin usaha Network School dan memerintahkan penghentian operasionalnya, setelah ditemukan berbagai pelanggaran terkait perizinan dan penggunaan bangunan.
Malaysia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Selama puluhan tahun, pemegang paspor Israel tidak diperbolehkan memasuki Malaysia kecuali memperoleh izin khusus dari Kementerian Dalam Negeri. Anwar menegaskan kebijakan tersebut bukan hal baru. "Kebijakan ini sudah diterapkan Malaysia selama beberapa dekade. Kami menolak kehadiran warga negara Israel di sini, bukan karena mereka orang Yahudi, melainkan karena mereka adalah warga negara Israel yang kami anggap turut bertanggung jawab atas pembunuhan, kejahatan, penindasan, dan kolonisasi terhadap Palestina serta Gaza," ujar Anwar.
Anggota Kongres AS Ancam Sanksi
Sikap Malaysia kemudian menuai reaksi dari Amerika Serikat. Pada Selasa kemarin, delapan anggota Kongres AS dari Partai Demokrat mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Mereka meminta Washington meninjau hubungan keamanan dan ekonomi dengan Malaysia serta menghentikan pendanaan International Military Education and Training (IMET) apabila Kuala Lumpur tidak mencabut kebijakan tersebut dalam waktu 15 hari. Surat itu ditandatangani Greg Landsman, Josh Gottheimer, Jimmy Panetta, Dan Goldman, Debbie Wasserman Schultz, Jared Moskowitz, Brad Sherman, dan Jake Auchincloss.
Mereka menilai Malaysia mendiskriminasi warga negara dari sekutu dekat Amerika Serikat hanya berdasarkan kewarganegaraan serta mengkritik hubungan terbuka pemerintah Malaysia dengan Hamas. Menanggapi surat tersebut, Anwar menyebut ancaman anggota Kongres AS sebagai sesuatu yang "absurd". Malaysia tidak akan mengubah kebijakan hanya karena tekanan negara lain. "Mereka boleh mengeluarkan ancaman, tetapi saya akan mempertahankan hak rakyat Malaysia dan keputusan rakyat Malaysia untuk tetap melarang setiap warga negara Israel memasuki Malaysia," tegasnya.
Anwar juga membantah tuduhan bahwa pemerintahnya menyembunyikan hubungan dengan Hamas. Ia mengatakan pertemuannya dengan sejumlah pemimpin Hamas dilakukan secara terbuka sebagai bentuk solidaritas setelah anggota keluarga mereka menjadi korban serangan Israel di Gaza. Meski demikian, Anwar menegaskan perselisihan tersebut tidak akan mengganggu hubungan dagang maupun investasi Malaysia dengan Amerika Serikat.
Menurut data Office of the United States Trade Representative, nilai perdagangan barang antara kedua negara mencapai sekitar US$88,5 miliar sepanjang 2025, dengan impor Amerika Serikat dari Malaysia mencapai US$59,7 miliar, naik 13,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Pengamat hubungan internasional dari Taylor's University, Julia Roknifard, menilai polemik tersebut kecil kemungkinan berkembang menjadi konflik dagang atau keamanan yang lebih luas karena hubungan kedua negara dibangun atas kepentingan strategis yang jauh lebih besar. Namun, ia menilai sikap Malaysia yang sangat tegas terhadap Israel dapat memengaruhi persepsi Washington terhadap peran Kuala Lumpur. (EER)
