Presiden Mesir Pastikan Tidak Ada Normalisasi dengan Israel sebelum Kemerdekaan Palestina Terjamin

Jakarta, AFI.ID - Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi menegaskan “tidak akan ada normalisasi” hubungan dengan Israel, sebelum perdamaian adil tercapai yang akan mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka.

Pernyataan itu disampaikan el-Sisi dalam pidatonya, Sabtu (4/7/2026) pada upacara peresmian markas Komando Strategis Negara di Ibu Kota Administratif Baru Mesir di sebelah timur Kairo, menurut pernyataan dari kepresidenan Mesir.

Dia menegaskan bahwa statblitas sejati di kawasan Palestina harus dijamin, kemudian hal-hak rakyatnya juga harus dimuliakan, serta perlunya memberikan jaminan kemanan bagi semua warganya.

“Tidak akan ada perdamaian abadi, tidak ada stabilitas sejati, dan tidak ada normalisasi yang populer kecuali dengan perdamaian yang adil yang mengakhiri pendudukan, mengakhiri ketidakadilan dan agresi, memulihkan hak-hak pemilik yang sah, dan memberikan keamanan bagi semua,” kata Presiden Sisi.

Perdamaian yang adil, menurut Sisi, akan memberikan masyarakat di wilayah tersebut “kesempatan untuk hidup dalam stabilitas dan kemakmuran”. Sisi juga menyerukan dukungan terhadap gencatan senjata di Gaza, yang mulai berlaku pada Oktober 2025, serta kerangka kesepakatan baru-baru ini antara Iran dan AS untuk mengakhiri konflik mereka.

Dia juga mendesak untuk mencegah segala upaya yang melemahkan gencatan senjata maupun kesepakatan damai tersebut.

Sikap negara-negara Arab nyaris sama. Semua mendukung kemerdekaan tanpa syarat bagi rakyat Palestina. Sebelumnya, kelompok negara-negara Arab di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (5/6) mendesak komunitas internasional mengambil tindakan tegas untuk merespons pelanggaran Israel di wilayah Palestina.

Dalam pernyataan yang disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk PBB Abdulaziz Alwasil saat konferensi pers di Dewan Keamanan PBB, kelompok tersebut menolak semua tindakan yang bertujuan untuk mengubah status wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur.

Pernyataan itu juga memperingatkan bahwa Israel tengah memperluas permukiman serta memecah-mecah hak rakyat Palestina serta memperingatkan berlanjutnya eskalasi di Jalur Gaza. Negara-negara Arab itu juga menolak segala upaya pengusiran atau pemindahan paksa warga Palestina.

Kelompok Arab kembali meminta negara-negara dan organisasi internasional untuk bersikap tegas merespons pelanggaran yang sedang berlangsung di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki Israel.