JAKARTA, AFU.ID - Kelompok Hamas menyatakan akan ikut serta dalam pemilihan umum Palestina yang dijadwalkan berlangsung pada akhir 2026. Hamas menegaskan partisipasinya dalam pemilu kali ini akan berkoalisi dengan berbagai faksi nasiolal untuk menjaring suara sebanyak mungkin. Termasuk bersama faksi yang ada dalam blok politik Palestina.
Anggota biro politik Hamas, Hussam Badran, mengatakan Hamas dan sebagian besar faksi serta blok pemilu Palestina menolak adanya persyaratan politik yang membatasi peserta pemilu. Mereka juga menolak ketentuan yang mewajibkan peserta harus mengikuti prosedur agenda politik tertentu. Dalam wawancara dengan Al-Aqsa TV pada Rabu lalu, Badran mengatakan Komisi Pemilihan Umum Palestina dan lembaga peradilan sedang bekerja untuk memastikan masyarakat Palestina dapat menentukan pilihan politiknya secara bebas.
Badran menyebut pemilu mendatang sebagai “kesempatan bersejarah” untuk mengubah peta politik Palestina sekaligus mengakhiri hampir dua dekade pengambilan keputusan nasional secara sepihak. Menurutnya, pemilu tersebut sudah lama seharusnya digelar. Ia menuding kepemimpinan Palestina menentukan waktu dan prosedur pemilu secara sepihak, berbeda dengan pemilu 2006 dan rencana pemilu 2021 yang menurutnya disiapkan berdasarkan konsensus nasional.
Badran menegaskan masyarakat Palestina memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan program politik mereka sendiri. Hak tersebut, katanya, dapat diwujudkan melalui pemilihan anggota parlemen di wilayah Palestina maupun pemilihan Dewan Nasional Palestina atau Palestinian National Council (PNC), yang disebut sebagai lembaga perwakilan yang lebih luas bagi rakyat Palestina. Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas beberapa hari sebelumnya mengumumkan bahwa pemilihan anggota Dewan Legislatif Palestina akan digelar pada 28 November 2026. Setelah itu, proses pembentukan kembali Dewan Nasional Palestina akan dilakukan, sementara pemilihan presiden dijadwalkan berlangsung pada 2027.
Pemilu Palestina kali ini bakal menjadi momentum bersejarah setelah Palestina tidak menggelar pemilihan legislatif selama sekitar dua dekade. Pemilu legislatif terakhir berlangsung pada 2006 dan dimenangkan Hamas, yang kemudian membentuk pemerintahan di Jalur Gaza setelah memenangkan persaingan politik dengan Fatah. Dewan Legislatif Palestina kemudian tidak lagi aktif sejak 2007 setelah terjadi perpecahan politik antara Hamas dan Fatah. Hamas mengambil alih kendali Jalur Gaza, sedangkan pemerintahan yang dibentuk Fatah tetap menjalankan pemerintahan di Tepi Barat yang diduduki Israel. Abbas kemudian membubarkan Dewan Legislatif pada 2018.
Perpecahan politik tersebut membuat sistem pemerintahan Palestina terbelah selama hampir dua dekade. Hamas menguasai Gaza, sementara Otoritas Palestina yang didominasi Fatah menjalankan administrasi di sebagian wilayah Tepi Barat. Rencana pemilu 2026 dan 2027 kini membuka kemungkinan terjadinya perubahan besar dalam lanskap politik Palestina. Keikutsertaan Hamas akan menjadi salah satu faktor paling menentukan, mengingat posisi kelompok tersebut dalam politik Palestina sekaligus konflik yang berlangsung di Gaza sejak Oktober 2023 lalu. (EER)
