Penulis: Raihan Immaduddin
JAKARTA AFU.ID — Pemerintah Afghanistan menyalurkan puluhan ribu bidang tanah kepada para pengungsi yang kembali ke negara tersebut. Program ini dilakukan untuk membantu mereka membangun rumah di tengah meningkatnya jumlah kepulangan warga.
Total lahan yang telah dibagikan mencapai lebih dari 35.000 bidang. Hingga saat ini jumlahnya tercatat sebanyak 35.719 lahan dan masih terus bertambah.
Dilansir dari Xinhua News, Senin (1/6/2026), Juru Bicara Kementerian Pembangunan dan Perumahan Perkotaan Afghanistan, Mohammad Kamal Afghan, menyampaikan pembagian lahan dilakukan secara bertahap kepada para pengungsi.
Menurutnya, proses distribusi masih berlangsung seiring tingginya arus kepulangan warga Afghanistan. Setiap hari ribuan pengungsi dilaporkan kembali ke negara asal mereka.
Program pembagian lahan ini telah menjangkau 18 dari total 34 provinsi di Afghanistan. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah akan segera tercakup.
Distribusi lahan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi kebutuhan hunian. Permintaan tempat tinggal meningkat tajam akibat arus pengungsi yang terus bertambah.
Untuk mengatasi kondisi itu, pemerintah juga mulai membangun kawasan permukiman baru. Beberapa provinsi telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan kota-kota kecil. Kawasan tersebut disiapkan untuk menampung para pengungsi yang kembali dari luar negeri. Fasilitas dasar juga direncanakan untuk mendukung kehidupan mereka.
Laporan menyebutkan lebih dari 2,5 juta pengungsi Afghanistan telah kembali sejak awal 2025. Sebagian besar berasal dari negara tetangga seperti Pakistan dan Iran. Negara-negara tersebut diketahui meminta pengungsi tanpa dokumen resmi untuk kembali ke Afghanistan. Kondisi ini turut mempercepat arus kepulangan warga.
Pemerintah menyatakan program ini akan terus diperluas sesuai kebutuhan di lapangan. Tujuannya agar seluruh pengungsi memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak.
Dengan adanya program ini, diharapkan para pengungsi dapat kembali membangun kehidupan mereka. Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk menangani persoalan perumahan secara berkelanjutan. (ANT/RAI)