AFU.ID, JAKARTA - Bantuan rumah layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kini menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI), Maruarar Sirait lantas turun langsung ke Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk melakukan verifikasi faktual terhadap calon penerima bantuan di tiga kecamatan.
Langkah tersebut guna menjamin akuntabilitas anggaran negara dan memastikan setiap unit bantuan menyasar keluarga yang benar-benar membutuhkan perbaikan tempat tinggal.
Di Provinsi Sumut, pemerintah telah mengalokasikan sebanyak 19.668 unit rumah yang tersebar di kawasan perdesaan, wilayah pesisir, hingga area perkotaan yang padat penduduk.
“Masyarakat juga diimbau untuk aktif mengawasi dan segera melaporkan apabila ditemukan pungutan liar, dengan disertai bukti yang jelas seperti videokan, foto, serta laporkan segera ke kementerian,” ungkap Maruarar Sirait.
Khusus di Kabupaten Toba, terdapat 46 unit rumah yang diusulkan, mencakup wilayah Balige, Porsea, dan Bonatua Lunasi sebagai titik prioritas penanganan hunian tidak layak.
Distribusi bantuan tahun 2026 ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada berbagai karakter wilayah, termasuk daerah terpencil yang selama ini sulit terjangkau akses perumahan.
Kementerian PKP RI juga mensosialisasikan mekanisme Pemilihan Terbuka Toko bangunan sebagai bagian dari penguatan transparansi dalam pengadaan material konstruksi bagi penerima manfaat.
Pelaksanaan fisik program di lapangan direncanakan mulai berjalan pada minggu kedua April 2026, menyesuaikan dengan kesiapan administrasi di tingkat desa dan kelurahan.
Program bantuan rumah layak huni merupakan amanat langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto yang menargetkan renovasi 400.000 unit rumah di seluruh penjuru Indonesia.
Investasi pada sektor perumahan swadaya tersebut dipercaya mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan produktif bagi pertumbuhan ekonomi keluarga di daerah.
Menteri Maruarar Sirait menekankan, setiap rupiah dari alokasi dana stimulan tersebut harus dimanfaatkan secara benar untuk pembelian material dan upah tukang sesuai standar teknis.
Kementerian PKP RI akan terus memantau progres pembangunan melalui tenaga fasilitator lapangan guna memastikan struktur bangunan memenuhi kaidah keselamatan gedung.
Diharapkan dengan masifnya penyaluran bantuan rumah layak huni, angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumut dapat ditekan secara signifikan melalui intervensi spasial.
Sinergi antara pengawasan kementerian dan partisipasi aktif warga menjadi kunci utama keberhasilan agenda besar penyediaan hunian bagi rakyat Indonesia tersebut.
