Dukung Indonesia Jadi Anggota OECD, Swiss Suntik Dana Rp57 Miliar

JAKARTA AFU.ID —  Pemerintah Swiss gelontorkan dana sebesar 3 juta euro atau Rp57 miliar untuk mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), sebuah forum kerja sama internasional dalam merumuskan kebijakan ekonomi, menetapkan standar, serta menyebarkan praktik terbaik di berbagai sektor pembangunan. 

Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dengan Presiden Konfederasi Swiss, Guy Parmelin ,di sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris, Prancis.

“Dukungan konkret ini diwujudkan melalui program kerja sama Swiss (2025-2028) yang berfokus pada tiga area krusial,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ketiga area yang dimaksud yakni, penguatan tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), peningkatan kapasitas dalam penerapan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (Responsible Business Conduct/OECD RBC), serta dukungan terhadap aksesi Indonesia ke Konvensi Anti-Suap OECD.

Pemerintah saat ini terus bergerak aktif membahas 240 instrumen hukum OECD yang tersebar di 32 Bab bersama lebih dari 60 kementerian/lembaga (K/L) terkait guna memastikan standar-standar tersebut tidak hanya diadopsi di atas kertas tetapi juga diterapkan secara nyata di lapangan.

Selain dukungan terhadap aksesi OECD, kedua negara juga membahas penguatan kerja sama ekonomi. Salah satunya melalui rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) non-binding di sektor mineral dan logam yang dijadwalkan pada 23 Juni 2026.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas kemitraan Indonesia dan Swiss ke sektor bahan baku mineral kritis yang saat ini menjadi salah satu komoditas strategis dalam transisi energi global.

Kemudian, Airlangga menguraikan langkah masif Indonesia dalam melakukan reformasi struktural BUMN. Melalui langkah restrukturisasi dan pelepasan aset, Indonesia berhasil melakukan restrukturisasi dan memangkas jumlah BUMN.

Sebagai bagian dari strategi ini, dia menyoroti peran Danantara yang saat ini sedang menerbitkan obligasi internasional untuk menarik modal asing.

"Ke depan, Indonesia akan bekerja sama dengan Swiss untuk mengadopsi praktik tata kelola terbaik (best practices) global dengan memanfaatkan keahlian Swiss di pasar yang matang," jelas Menko.

Lebih lanjut, menanggapi ketidakstabilan geopolitik Timur Tengah, kedua negara sepakat untuk memperkuat koordinasi ketahanan energi dan pangan.

Indonesia memaparkan keberhasilannya dalam mendiversifikasi sumber energi, di mana pasokan minyak dari Arab Saudi hanya sebesar 20 persen, sementara sisanya dipenuhi dari negara-negara Afrika (Nigeria, Angola, Gabon) dan Amerika Serikat (AS).

Di sektor pangan, Indonesia telah mencapai kemandirian demi stabilitas harga jangka panjang. Selain itu juga telah mengekspor pupuk ke negara tetangga seperti Australia. Di sisi lain, Swiss juga terus menjaga cadangan minyak strategis untuk kebutuhan 4 hingga 4,5 bulan, serta cadangan pupuk nasional yang kuat.

Guna memperkuat fundamental energi masa depan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia bersama SECO (Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi) memperluas kerja sama teknologi melalui MoU pengembangan smart grids dan teknologi penyimpanan baterai (battery storage) guna mengoptimalkan potensi tenaga surya di Indonesia. (ANT/RAI)