JAKARTA, AFU.ID - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan percepatan penurunan stunting menjadi fondasi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Karena itu penguatan kualitas keluarga, percepatan penurunan stunting, pengendalian angka kematian ibu dan bayi, serta pembangunan kependudukan harus menjadi agenda bersama lintas sektor,” katanya dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Senin (1/6/2026).
Khofifah mengatakan Indonesia tengah menghadapi bonus demografi yang harus dipersiapkan secara serius melalui pembangunan manusia berkualitas yang dimulai dari keluarga.
Menurutnya, pembangunan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga kualitas SDM, mobilitas penduduk, pola pengasuhan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan nasional.
Ia menjelaskan arah pembangunan tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas menuju Indonesia Emas 2045.
"Ada Asta Cita dan Nawa Bhakti Satya yang harus nyekrup karena ada kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk . Terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita perlu sinergi agar bisa dibangun lebih detail dan impresif sehingga kualitas, kuantitas dan mobilitas bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Khofifah juga menyoroti pentingnya penguatan Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan SDM dan kualitas generasi masa depan.
"Peningkatan IMM, ditentukan penurunan angka kematian ibu, bayi, serta prevalensi stunting sebagai cerminan kualitas layanan kesehatan, pengasuhan, dan efektivitas pembangunan manusia," ungkapnya.
Berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), angka kematian ibu (AKI) di Jawa Timur turun dari 82,56 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2024 menjadi 68,7 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2025. Angka tersebut telah melampaui target yang ditetapkan oleh World Health Organization, yakni di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup.
Meski demikian, Khofifah meminta upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi terus diperkuat melalui edukasi usia perkawinan dan kesehatan reproduksi yang lebih komprehensif.
Di sisi lain, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Jawa Timur turun dari 17,7 persen pada 2023 menjadi 14,7 persen pada 2024. Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi terbaik di Pulau Jawa dan peringkat kedua secara nasional dalam penurunan stunting.
"Kita tetap membangun sinergi dengan semua elemen terutama posyandu yang akan menjadi media untuk memastikan intervensi di seluruh kabupaten kota berjalan efektif," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur yang baru dikukuhkan, Shodiqin, menyatakan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan keluarga dan kependudukan.
"Kami bersama tim BKKBN Jatim akan melakukan roadshow di dinas-dinas tingkat provinsi, kabupaten dan kota," tegasnya.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, Mayang Mariana, berharap kepemimpinan baru di BKKBN Jawa Timur dapat memperkuat implementasi kebijakan nasional di daerah.
Menurutnya, Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penopang utama pembangunan SDM nasional.
“Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan keluarga dan kependudukan. Kepemimpinan baru di BKKBN Jawa Timur diharapkan mampu menjadi motor penggerak implementasi kebijakan nasional dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan berdaya saing,” katanya. (ANT/FAD).
