JAKARTA, AFU.ID — Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) mengingatkan bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, investasi, pembangunan infrastruktur, dan kemajuan teknologi. Kemajuan Indonesia pada akhirnya harus diukur dari kualitas manusia dan peradaban yang berhasil dibangun.
Ketua Umum PKP, Isfan Try Sutrisno, mengatakan Indonesia perlu mulai berani mengajukan pertanyaan yang lebih fundamental di tengah optimisme menuju satu abad kemerdekaan: manusia dan masyarakat Indonesia seperti apa yang sesungguhnya sedang dibangun?. “Indonesia Emas tidak boleh hanya berarti Indonesia yang lebih kaya, lebih modern, dan lebih maju secara fisik. Indonesia Emas harus melahirkan manusia Indonesia yang bermartabat dan masyarakat yang semakin adil dan beradab,” kata Isfan, Senin (17/6/2026).
Menurut Isfan, tantangan terhadap Pancasila hari ini juga telah mengalami perubahan. Jika pada masa lalu ancaman terhadap Pancasila lebih mudah dikenali karena hadir melalui benturan ideologi secara terbuka, tantangan masa kini justru dapat berlangsung lebih halus melalui perubahan sosial dan budaya.
Pancasila, menurut PKP, tidak harus diganti secara formal untuk kehilangan daya hidupnya. Pancasila dapat mengalami erosi ketika nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap sesama semakin menjauh dari kehidupan sehari-hari.
“Ancaman terhadap Pancasila hari ini tidak selalu datang dalam bentuk ideologi yang secara terbuka ingin menggantikannya. Yang perlu kita waspadai justru ketika Pancasila tetap kita ucapkan, tetapi perlahan tidak lagi tercermin dalam cara kita hidup, memperlakukan sesama, menjalankan kekuasaan, dan mengelola perbedaan,” ujar Isfan.
Keadilan dan Keberadaban Tidak Dapat Dipisahkan
Putra kelima Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno PKP memandang rumusan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dalam sila kedua Pancasila perlu kembali ditempatkan sebagai salah satu fondasi penting pembangunan nasional.
Keadilan, menurut PKP, tidak semata-mata berkaitan dengan distribusi ekonomi. Keadilan juga menyangkut kesetaraan di hadapan hukum, kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak, perlakuan negara terhadap warga, serta penghormatan terhadap martabat setiap manusia.
Demikian pula keberadaban tidak cukup dimaknai sebagai kesopanan. Keberadaban suatu bangsa terlihat dari bagaimana kekuasaan digunakan, bagaimana kelompok yang kuat memperlakukan mereka yang lebih lemah, bagaimana perbedaan diselesaikan, serta bagaimana hak kelompok minoritas tetap memperoleh perlindungan.
“Keadilan tanpa keberadaban akan kehilangan dimensi kemanusiaannya. Sebaliknya, kita juga sulit berbicara tentang masyarakat yang beradab apabila ketidakadilan masih dianggap biasa. Karena itu, adil dan beradab harus kembali kita baca sebagai satu kesatuan,” kata Isfan.
PKP menilai sejumlah perkembangan sosial patut menjadi peringatan dini, mulai dari ketimpangan, menurunnya kualitas interaksi di ruang digital, polarisasi, intoleransi, hingga persoalan integritas dan kepercayaan terhadap institusi.
Namun, PKP menekankan bahwa berbagai gejala tersebut tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia telah kehilangan jati dirinya. Sebaliknya, kondisi itu harus menjadi early warning agar perubahan sosial tidak berkembang menjadi normalisasi perilaku yang bertentangan dengan karakter kebangsaan Indonesia. PKP berpandangan bahwa penguatan Pancasila tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan formal, simbolik, atau hafalan. Pancasila harus kembali hadir sebagai cara hidup bangsa Indonesia.
Ketuhanan harus melahirkan moralitas sekaligus toleransi. Kemanusiaan harus terlihat dalam penghormatan terhadap martabat setiap orang. Persatuan harus membuat bangsa mampu hidup bersama di tengah perbedaan. Permusyawaratan harus membuka ruang bagi dialog, kritik, dan partisipasi. Sementara keadilan sosial harus memastikan kemajuan nasional dapat dirasakan seluas-luasnya oleh rakyat.
“Pancasila tidak pertama-tama kehilangan makna ketika simbolnya tidak terlihat. Pancasila kehilangan daya hidup ketika nilai-nilainya tidak lagi dapat kita temukan dalam kehidupan sosial, budaya, kebijakan, dan perilaku kita sehari-hari,” ujar Isfan.
Modern Tanpa Kehilangan Keindonesiaan
PKP juga mengingatkan agar penguatan identitas kebangsaan tidak diterjemahkan menjadi penolakan terhadap modernitas maupun perkembangan global.
Indonesia harus tetap terbuka terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, rasionalitas, data, dan berbagai kemajuan dunia. Namun, keterbukaan tersebut harus disertai kemampuan untuk mengontekstualisasikannya dengan sejarah, budaya, dan karakter masyarakat Indonesia.
Demikian pula agama harus terus menjadi sumber moralitas dan spiritualitas yang memperkuat kemanusiaan dan persatuan bangsa, bukan menjadi alasan untuk meniadakan keberagaman.
“Kita ingin membangun Indonesia yang modern tanpa kehilangan akar, religius tanpa kehilangan toleransi, dan terbuka terhadap dunia tanpa kehilangan keindonesiaan,” kata Isfan.
Atas dasar itu, PKP menempatkan pembangunan manusia Indonesia sebagai salah satu episentrum perjuangan politik partai.
Bagi PKP, pembangunan manusia tidak boleh berhenti pada upaya menciptakan tenaga kerja yang produktif. Indonesia membutuhkan manusia yang cerdas sekaligus berkarakter, kompeten sekaligus berintegritas, religius sekaligus toleran, kompetitif sekaligus mampu bergotong royong, serta modern tanpa kehilangan identitas kebangsaannya.
PKP berpandangan bahwa pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi, sosial budaya, ketahanan dan pertahanan nasional pada akhirnya harus bertemu pada satu tujuan yang sama: meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
“Kita tidak sedang memilih antara kemajuan dan tradisi. Tugas kita adalah memastikan kemajuan memperkuat manusia Indonesia, bukan justru membuat kita kehilangan karakter sebagai bangsa,” ujar Isfan.
Menjelang satu abad Republik Indonesia pada 2045, PKP mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperluas ukuran keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan material tetap penting, tetapi keduanya harus berjalan bersama dengan keadilan sosial, integritas, persatuan, kualitas demokrasi, dan pembangunan karakter bangsa. “Kekuatan bangsa ditentukan oleh manusia seperti apa yang berhasil dibentuknya. Karena itu, Indonesia Emas harus sekaligus menjadi Indonesia yang adil dan beradab,” tutup Isfan Try Sutrisno. (FAP)
