JAKARTA, AFU.ID – Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah melibatkan para profesor dalam posisi-posisi penting pemerintahan untuk membantu mencari solusi berbagai persoalan bangsa. Pernyataan itu disampaikan tiga hari setelah Prabowo mengatakan belum ada profesor ekonomi yang mampu membantah analisis ekonominya.
Prabowo mengatakan para guru besar dan ilmuwan ditempatkan di berbagai bidang pemerintahan yang memiliki peran menentukan dalam proses pengambilan kebijakan. Menurut dia, keterlibatan kalangan akademisi diperlukan agar negara mampu menghadapi persoalan secara lebih terukur.
“Kalau saudara simak, hampir di setiap bidang pemerintahan yang kunci saya ikut sertakan profesor-profesor dalam posisi-posisi yang sangat menentukan,” kata Prabowo saat membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta, Jumat,(26/6/2026).
Prabowo menilai tujuan penyelenggaraan negara adalah memastikan rakyat hidup layak dan sejahtera. Karena itu, pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menemukan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi.
Menurut Prabowo, keberhasilan pemimpin tidak hanya bergantung pada satu orang, tetapi juga pada kualitas tim yang bekerja Prabowo, keberhasilan pemimpin tidak hanya bergantung pada satu orang, tetapi juga pada kualitas tim yang bekerja di belakangnya. Ia mengibaratkan pemerintahan seperti tim sepak bola yang membutuhkan manajer, pelatih, pemain, hingga seluruh unsur pendukung yang andal.
“Bukan teknologinya, bukan peralatannya, melainkan laki-laki dan perempuan yang berada di balik peralatan itu,” ujar Prabowo.
Pernyataan terbaru itu muncul setelah Prabowo dalam penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, menyebut belum ada profesor ekonomi yang bisa membantah analisis ekonomi yang pernah ditulisnya.
“Belum ada profesor-profesor ekonomi yang bisa bantah saya, padahal saya bukan ahli ekonomi,” kata Prabowo dalam forum tersebut.
Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut apakah profesor yang disebutnya berada di jabatan tertentu dalam kabinet, lembaga pemerintah, atau tim perumus kebijakan. Ia juga tidak memerinci bidang pemerintahan mana saja yang telah diisi kalangan akademisi.
Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 berlangsung pada 26–28 Juni 2026 dan diikuti kalangan akademisi, ilmuwan, rektor, dosen, serta pelaku industri. Forum itu mmbahas sejumlah isu strategis, antara lain ekonomi, energi, pangan, kelautan, hilirisasi, dan industri. (RHU)
