Tak Main-Main! DPR RI Panggil Kapolres dan Kajari Batam, Sorot Kejanggalan Kasus ABK Fandi

JAKARTA, AFU.ID — Komisi III DPR RI menaikkan tensi pengawasan. Tak lagi sekadar rapat dengar pendapat, kali ini lembaga legislatif itu memastikan akan memanggil langsung Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Batam dan Lombok terkait dugaan kejanggalan dalam penanganan kasus narkotika yang menjerat ABK Fandi Ramadhan.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan langkah tersebut adalah bagian dari fungsi konstitusional DPR dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang. Menurutnya, produk hukum yang dibuat di Senayan tidak boleh kehilangan ruh keadilan saat diterapkan di lapangan.

“Kami akan memanggil Kapolres dan Kajari di dua wilayah itu, yang satu di Batam, yang satu di Lombok. Kita ingin tahu bagaimana pelaksanaan undang-undang yang kami buat. Jangan sampai justru tidak memberikan kehadiran keadilan kepada masyarakat,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Kasus Fandi Ramadhan sebelumnya menjadi sorotan karena adanya aduan dugaan ketidakadilan dalam proses tuntutan. Komisi III menilai perlu ada klarifikasi menyeluruh dari aparat penegak hukum, termasuk penjelasan terkait konstruksi perkara dan dasar tuntutan.

Tak hanya itu, Komisi III juga menyoroti pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dinilai menyiratkan adanya intervensi DPR dalam proses hukum. Habiburokhman membantah keras tudingan tersebut.

“Kami juga memanggil Jaksa Penuntut Umum yang menyampaikan secara tersirat tapi lugas seolah-olah DPR ada yang mengintervensi. Gak ada cerita kita mau mengintervensi. Kami ingin melaksanakan tugas pengawasan supaya mereka bekerja dengan benar,” tegas politisi Gerindra itu.

Menurutnya, pengawasan bukanlah campur tangan teknis dalam proses peradilan. DPR, kata dia, berkewajiban memastikan aparat bekerja sesuai dengan undang-undang dan prinsip keadilan, terutama ketika perkara menyentuh perhatian publik.

Pemanggilan terhadap Kapolres dan Kajari dijadwalkan dilakukan segera setelah masa reses berakhir, sekitar 10 hari menjelang masa sidang berikutnya. Momentum ini dipastikan akan menjadi forum terbuka untuk menguji konsistensi penegakan hukum.

Kasus ABK Fandi kini tak hanya bergulir di ruang sidang, tetapi juga di ruang pengawasan parlemen. DPR ingin memastikan satu hal: hukum tidak boleh tumpul ke bawah dan tajam ke atas. (*)