Drama Senayan! Komisi III Tegas: Tak Ada Intervensi di Kasus Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan

JAKARTA, AFU.ID — Ruang rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (26/2/2026), terasa panas. Sorotan tak hanya datang dari publik, tetapi juga dari aparat penegak hukum. Di tengah polemik tuntutan hukuman mati terhadap ABK Batam, Fandi Ramadhan, Komisi III DPR RI akhirnya angkat suara: pengawasan bukan intervensi.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) digelar bersama keluarga Fandi dan kuasa hukumnya, Hotman Paris. Di kursi pimpinan, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, berbicara lugas. Ia menegaskan kehadiran DPR adalah mandat konstitusi, bukan manuver politik.

“Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang diamanatkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, Komisi III bukan hanya menilai kebijakan umum, tetapi juga menanggapi kasus yang menyentuh rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.

Isu intervensi mencuat setelah muncul anggapan bahwa langkah DPR bisa memengaruhi proses hukum di Pengadilan Negeri Batam. Habiburokhman membantah keras. Menurutnya, Komisi III tidak pernah masuk ke ranah teknis peradilan.

“Komisi III jelas tidak mengintervensi secara teknis perkara yang sedang diselesaikan aparat penegak hukum. Namun kami wajib memastikan mitra kerja kami bekerja sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, Komisi III juga meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) menegur oknum Jaksa Penuntut Umum di Kejari Batam, Muhammad Arfian. DPR menilai pernyataan yang menyudutkan lembaga legislatif dan masyarakat sebagai bentuk intervensi perlu diklarifikasi secara etik.

Habiburokhman mengingatkan bahwa partisipasi publik dalam proses hukum bukan pelanggaran. Ia menyebut mekanisme amicus curiae atau sahabat pengadilan sebagai ruang sah bagi masyarakat menyampaikan pandangan hukum.

“Bukan hanya DPR yang bisa menyampaikan sikap. Masyarakat juga memiliki hak yang sama, termasuk melalui amicus curiae,” katanya.

Di ujung pernyataannya, Habiburokhman menyinggung paradigma KUHP baru yang menempatkan pidana mati sebagai sanksi alternatif dan harus diterapkan secara sangat selektif. Ia menekankan DPR harus mempertanggungjawabkan anggaran negara yang disetujui untuk Mahkamah Agung dan jajarannya agar berdampak pada perbaikan kinerja.

Kasus Fandi Ramadhan kini bukan sekadar perkara hukum, tetapi juga menjadi panggung pengawasan konstitusional. Komisi III bersikukuh berdiri di garis pengawasan, bukan garis intervensi. Pertanyaannya: apakah batas itu akan tetap tegas di tengah tekanan publik yang terus membesar? (*)