Komisi I DPR RI dan Kemenhan Agendakan Evaluasi Buntut Gugurnya 3 Prajurit di Lebanon

AFU.ID, JAKARTA - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengagendakan rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan (Menhan) untuk membahas sejumlah isu krusial.

Salah satunya adalah gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pasukan penjaga perdamaian di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Isu krusial yang kedua adalah keterlibatan oknum anggota TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM), Andrie Yunus.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyesuaikan waktu dengan jadwal Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Utut Adianto menekankan pentingnya forum tersebut untuk mengungkap fakta secara transparan guna pengambilan kebijakan yang tepat.

“Kita sedang jadwalkan sebab beliau (Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, red) juga bukannya enggak mau, kadang beliau kan juga jadwalnya,” ungkapnya pada Senin, 6 April 2026.

“Jadi, kita lihat, yang penting rapat itu benar-benar apa adanya dan bisa mengungkap fakta dan kita ambil kebijakan enggak keliru,” sambungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Agenda utama forum tersebut akan berfokus terhadap evaluasi misi perdamaian di Lebanon menyusul serangan Israel pada 29 dan 30 Maret 2026 lalu.

Yang mana, menewaskan tiga personel UNIFIL asal Indonesia, yakni Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadhon.

Ketiga jenazah tersebut telah tiba di tanah air dan diserahkan ke pihak keluarga pada Sabtu, 4 April 2026.

Selain isu geopolitik, Komisi I DPR RI akan meminta klarifikasi Kemenhan RI terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), yakni Andrie Yunus.

“Kita semua kan berduka, mudah-mudahan enggak ada lagi yang gugur,” tutur Utut Adianto.

“Terus juga soal bagaimana sikap kita, jangan sampai terulang lagi kasus penyiraman, itu kira-kira agendanya,” pungkasnya.

Dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Polisi Militer telah menetapkan empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebagai tersangka.

Mereka adalah Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.

Rapat kerja antara Komisi I DPR RI dan Kemenhan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai proses hukum dan langkah preventif agar insiden serupa tak terulang di masa depan. (Fad/Adr)