Sidang Korupsi Mantan Bupati Pati, Saksi Ngaku Diminta Rp165 Juta Demi Jadi Perangkat Desa

JAKARTA, AFU.ID — Sejumlah calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengaku diminta menyediakan uang hingga Rp165 juta dalam proses pengisian jabatan perangkat desa. Fakta tersebut terungkap dalam sidang dugaan korupsi Bupati nonaktif Pati Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang. Uang tersebut disebut sebagai syarat untuk dapat menduduki jabatan di pemerintahan desa.

Saksi Dwi Purwanti mengungkap dirinya diminta menyiapkan uang Rp165 juta setelah dihubungi Kepala Desa Ronggo, Sutrisno. Permintaan itu disampaikan saat ia mengikuti seleksi jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Ronggo. Ia mengaku hanya diberi waktu satu hari untuk menyiapkan dana tersebut sehingga harus meminjam dari saudara dan tetangga. “Saya dihubungi oleh Pak Sutrisno, Kades Ronggo. Diminta menyiapkan Rp165 juta kalau mau mengisi jabatan kaur keuangan,” kata Dwi dalam persidangan, Rabu (29/7/26).

Saksi lain, Sulastri, mengaku menjual emas, sepeda motor, hingga menggadaikan sertifikat tanah untuk memenuhi permintaan dengan nominal yang sama saat mendaftar sebagai Kepala Seksi Perencanaan Desa Ronggo.

Sementara itu, Nur Faidah mengaku menggunakan tabungan dan menjual emas untuk membayar Rp165 juta saat mengikuti seleksi calon kepala dusun di Desa Sriwedari. Keterangan para saksi tersebut menggambarkan adanya beban ekonomi yang harus ditanggung calon perangkat desa dalam proses seleksi jabatan.

Dalam persidangan juga muncul dugaan keterlibatan sejumlah kepala desa dalam pengumpulan uang dari para peserta seleksi. Kepala Desa Sukorukun Sukarjan dan Kepala Desa Arumanis Sumarjono disebut berperan mengumpulkan dana dari calon perangkat desa. Keduanya juga disebut sebagai bagian dari tim sukses Sudewo saat Pilkada.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Bupati nonaktif Pati Sudewo menerima uang sekitar Rp2,4 miliar terkait pengisian jabatan perangkat desa periode 2025–2026. Selain itu, Sudewo juga didakwa menerima suap dan gratifikasi dalam proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan nilai sekitar Rp3,8 miliar.

Kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa ini menjadi bagian dari perkara yang menjerat Sudewo bersama sejumlah pihak lain. Jaksa masih menghadirkan saksi untuk membuktikan aliran uang, pihak yang terlibat, serta mekanisme pengumpulan dana dalam proses pengisian jabatan tersebut. Seluruh keterangan dalam persidangan masih akan diuji di pengadilan. Para terdakwa tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan hingga perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. (RHU)