Mantan Pejabat OJK Jadi Tersangka Kasus Investasi Bodong PT DSI

JAKARTA AFU.ID — Polisi menetapkan satu tersangka baru dalam kasus penipuan investasi, penggelapan, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI). Tersangka berinisial FH diketahui merupakan mantan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang juga memiliki rekam jejak panjang di sektor jasa keuangan.

FH tercatat sebagai pendiri sekaligus penasihat PT DSI. Ia juga pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, di antaranya Direktur Operasional dan Sarana Sistem Informasi OJK periode 2014–2017, Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital OJK periode 2017–2018, serta Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2018–2022.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, menyampaikan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi lima alat bukti yang sah. Bukti tersebut mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, serta bukti elektronik yang menguatkan keterlibatan FH.

Dalam penyidikan, FH berperan dalam skema penghimpunan dana masyarakat melalui proyek-proyek yang disebut fiktif. Skema tersebut dijalankan dengan memanfaatkan data borrower existing yang ditampilkan dalam sistem PT DSI selama periode 2018 hingga 2025 untuk menarik minat investor. Penetapan FH merupakan hasil pengembangan  dari penyidikan sebelumnya yang menetapkan empat tersangka lain, yakni TA selaku direktur utama, ARL selaku komisaris, serta MY dan AS yang merupakan mantan direktur PT DSI. 

Penyidik mengungkap sejumlah peran FH, mulai dari posisinya sebagai pendiri dan penasihat perusahaan, kepemilikan saham nominee tanpa penyetoran modal, hingga keterlibatannya dalam rapat pengembangan bisnis. FH juga aktif mencari calon pemodal serta mengetahui adanya kampanye proyek fiktif yang digunakan untuk menghimpun dana investor.

“Mengetahui terkait adanya campaign project fiktif yang diunggah ke website dan aplikasi PT DSI untuk menarik para lender menginvestasikan dananya,” ujar Ade, Rabu (10/6/2026).

Untuk kepentingan penyidikan, Bareskrim Polri telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap FH melalui Direktorat Jenderal Imigrasi selama 20 hari, terhitung sejak 8 hingga 27 Juni 2026. Selain itu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap FH sebagai tersangka pada 17 Juni 2026 di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Pemeriksaan tersebut akan menjadi bagian penting dalam pendalaman perkara investasi bermasalah di PT DSI. (ANT/RAI)