Rugikan Negara Rp14 Triliun, Kejagung Periksa Eks Dirjen Bea Cukai di Kasus Ekspor Limbah Sawit

JAKARTA AFU.ID — Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Dirjen Bea Cukai, Askolani, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit periode 2022–2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan pemeriksaan tersebut. Ia menegaskan, Askolani diperiksa dalam kapasitasnya saat menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai, bukan sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan saat ini.

"Yang bersangkutan diperiksa terkait dengan regulasi dan prosedur saat itu yang bersangkutan menjabat," terang Anang, dilansir Detik.com, Rabu (20/5/2026).

Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi ekspor POME yang telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka, terdiri dari unsur penyelenggara negara dan pihak swasta. 

Jaksa menyebut para tersangka menyamarkan ekspor crude palm oil (CPO) sebagai POME untuk menghindari kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO). 

Kebijakan tersebut mewajibkan produsen yang akan mengekspor CPO untuk menyisihkan atau memprioritaskan sebagian persen produksinya untuk pasar dalam negeri.

Pemerintah menetapkan CPO sebagai komoditas strategis nasional yang secara kepabeanan diklasifikasikan dengan Harmonized System Code (HSC) tertentu. Kamuflase itu juga berdampak pada hilangnya pendapatan negara karena beban pajak ekspor CPO lebih tinggi dibanding POME.

Dalam pengusutannya, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan lain berupa penggunaan klasifikasi yang tidak sesuai serta indikasi suap antara pihak swasta dan penyelenggara negara. 

Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp14 triliun dan masih dalam proses perhitungan. (ANT/RAI)