Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras Mandek, Andrie Yunus Ajukan Praperadilan

JAKARTA AFU.ID — Proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, memasuki tahap baru setelah sidang perdana praperadilan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026). 

Langkah hukum ini ditempuh karena penanganan perkara oleh kepolisian dinilai berjalan lamban dan belum menunjukkan perkembangan berarti.

Permohonan praperadilan diajukan oleh tim kuasa hukum Andrie yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) terhadap Polda Metro Jaya. 

Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Suparna itu, hadir lima kuasa hukum dari pihak pemohon dan dua perwakilan dari pihak kepolisian selaku termohon.

Persidangan diawali dengan penyerahan dokumen dari kedua belah pihak sebelum kuasa hukum pemohon membacakan isi permohonan praperadilan. 

Dalam permohonannya, tim kuasa hukum meminta hakim menyatakan mereka memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan tersebut.

Mereka juga menilai penanganan laporan polisi Nomor LP/A/222/III/2026 tertanggal 13 Maret 2026 terkesan mandek tanpa kepastian hukum. Pihak pemohon menyebut pelimpahan penanganan perkara yang tidak jelas sama saja dengan penghentian penyidikan secara tidak sah.

Selain meminta proses penyidikan diteruskan, pemohon juga mendesak hakim memerintahkan kepolisian segera menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum paling lambat 14 hari setelah putusan dibacakan.

Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya belum menyampaikan tanggapan dalam sidang perdana dan menyatakan akan memberikan jawaban resmi pada persidangan selanjutnya. Hakim kemudian menetapkan sidang lanjutan pada Kamis, (21/5/2026) dengan agenda jawaban termohon, replik, dan duplik.

Kasus ini bermula dari insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus pada 12 Maret 2026. Perkara tersebut awalnya ditangani Polres Metro Jakarta Pusat sebelum dialihkan ke Polda Metro Jaya. Karena penyidikan dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan, pihak korban akhirnya memilih mengajukan praperadilan. (ANT/RAI)