Fatwa Halal MUI Jadi Modus Penipuan Kripto, Kerugian Tembus Rp1,8 Miliar

JAKARTA, AFU.ID — Polres Metro Jakarta Selatan menyelidiki dugaan penipuan berkedok pengurusan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk kripto yang merugikan sebuah perusahaan hingga Rp1,8 miliar. Kasus ini mencuat setelah sebuah perusahaan menerima dokumen yang diklaim sebagai fatwa halal, tetapi MUI menyatakan tidak pernah menerbitkannya.  Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo mengatakan laporan polisi diterima pada 22 Juni 2026 dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. 

Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan bukti terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen."Saat ini penanganan perkara masih tahap penyelidikan," kata Joko, Senin (6/7/2026). Berdasarkan laporan yang diterima polisi, kasus bermula pada 29 Juli 2022 di kawasan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Saat itu, terlapor berinisial MLA menawarkan jasa pengurusan fatwa halal MUI untuk produk kripto milik perusahaan korban dan meyakinkan proses tersebut dapat diselesaikan.

Kuasa hukum korban, Grasberg Nahumarury, mengatakan kliennya kemudian menyerahkan dana operasional secara bertahap kepada terlapor dalam bentuk mata uang kripto USDT senilai 120.000 dolar AS atau sekitar Rp1,8 miliar untuk mengurus fatwa halal tersebut. Namun, setelah dokumen yang diklaim sebagai fatwa halal diserahkan, korban melakukan verifikasi kepada MUI. Hasilnya, MUI menyatakan tidak pernah menerbitkan fatwa halal sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut. Polisi juga mendalami dugaan pemalsuan tanda tangan dan stempel MUI yang terdapat pada dokumen itu.

Meski peristiwa terjadi pada 2022, laporan resmi baru diajukan hampir empat tahun kemudian, tepatnya pada 22 Juni 2026. Sejak menerima laporan tersebut, Polres Metro Jakarta Selatan mulai melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Dalam perkara ini, terlapor dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Pasal 378 dan Pasal 391 KUHP. (RAI)