Air Keras dan Luka Demokrasi: Ketika Kritik Dibalas Teror

JAKARTA, AFU.ID - Suasana diskusi di kanal Akbar Faizal Uncensored mendadak berubah menjadi ruang refleksi yang sunyi dan getir. Bukan sekadar perbincangan biasa, tetapi sebuah potret tentang bagaimana demokrasi diuji—dan, dalam banyak hal, dilukai.

Di tengah percakapan itu, Akbar Faizal membuka luka yang masih basah. Aktivis Andrie Yunus, yang baru saja menyelesaikan podcast, diserang dengan air keras. Kini, ia terbaring di rumah sakit, dengan sekitar 25 persen tubuhnya mengalami kerusakan. Sebuah angka yang dingin, tetapi menyimpan penderitaan yang tak terucap.

“Kalau ada yang mengira melukai demokrasi adalah jalan untuk menang, itu tidak akan berhasil,” ucap Akbar, suaranya menahan amarah yang dibungkus kesedihan.

Diskusi itu kemudian bergulir bersama dua nama yang tak asing dalam advokasi hak asasi manusia: Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia, dan Fadhil Alfathan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Bagi Usman Hamid, kekerasan bukan sekadar tindakan brutal tanpa makna. Ia melihatnya sebagai “bahasa komunikasi” bagi kelompok tertentu—cara menyampaikan pesan bahwa kritik tidak diinginkan. Dalam logika yang ia gambarkan, kekerasan tidak berdiri di ruang kosong, melainkan lahir dari pembenaran yang terus dipelihara.

“Mereka bisa saja percaya bahwa tidak boleh ada yang kritis,” ujarnya. Dalam pandangan itu, aktivis bukan lagi warga negara yang bersuara, tetapi ancaman yang harus dibungkam.

Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Usman, adalah rasa kebal hukum yang tumbuh dari pengalaman sebelumnya. Ketika pelaku kekerasan tidak dihukum, atau penegakan hukum terasa tumpul, maka ketakutan perlahan hilang—bukan di pihak korban, melainkan di pihak pelaku.

Data yang ia paparkan menambah berat suasana. Amnesty mencatat ratusan aktivis mengalami kekerasan dalam satu tahun terakhir—angka yang bahkan melonjak hingga ratusan kasus dalam hitungan bulan. Ribuan orang ditangkap, sebagian dijebloskan ke tahanan. Sebuah statistik yang tidak hanya berbicara tentang jumlah, tetapi tentang arah demokrasi itu sendiri.

Nama lain seperti Delpedro muncul sebagai contoh bagaimana proses hukum bisa terasa janggal—dakwaan yang bahkan belum sepenuhnya berjalan sudah dianulir. Bagi sebagian kalangan, ini menambah daftar panjang keraguan terhadap sistem keadilan.

Di balik semua itu, ada pertanyaan yang menggantung: apakah ruang demokrasi masih aman bagi mereka yang bersuara?

Serangan terhadap Andrie Yunus bukan sekadar peristiwa kriminal. Ia menjadi simbol—tentang bagaimana kritik bisa dibalas dengan teror, dan bagaimana rasa takut bisa disebarkan secara sistematis.

Namun di ruang diskusi itu, satu hal tetap dijaga: keyakinan bahwa demokrasi tidak boleh menyerah pada ketakutan. Sebab jika kekerasan dibiarkan menjadi bahasa utama, maka yang hilang bukan hanya suara aktivis—melainkan masa depan itu sendiri. (bs)