Senada dengan Nailul, peneliti CELIOS Media Askar Wahyudi menyoroti aspek ketimpangan, kemiskinan, serta ketenagakerjaan dari rilis data BPS tersebut. Menurutnya, klaim pertumbuhan ekonomi justru menghasilkan jurang pemisah yang semakin lebar.
Media memaparkan lonjakan ketimpangan (Gini Ratio) naik dari 0,363 menjadi 0,368. Ini menunjukkan, kue pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok atas. "Metodologi Susenas bahkan dinilai belum mampu merekam pemusatan kekayaan pada 50-100 orang superkaya di Indonesia," ungkapnya.
Pemicunya diduga berasal dari pemangkasan anggaran belanja daerah oleh pusat serta porsi fiskal Program Strategis Nasional (PSN) seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih banyak dinikmati pemilik modal/dapur skala besar.
Sementara di pedesaan, indeks keparahan kemiskinan naik menjadi 6% yang dipengaruhi oleh perubahan desil penerima bantuan sosial (bansos) dan tidak adanya kenaikan signifikan pada jumlah penerima PKH, BPNT, maupun PBI JK. Selain itu, pemangkasan dana desa hingga 50-70% yang dialihkan ke Kopdes merah Putih, justru mematikan program padat karya harian dan memperlambat putaran uang di desa.
Klaim kenaikan pekerja penuh sebesar 0,03 persentase poin, menurut Media, juga dinilai tidak signifikan. "Meskipun ada penambahan 342 ribu buruh dan 14 juta pelaku usaha mandiri, mayoritas merupakan pekerja tidak penuh, di bawah 35 jam kerja per minggu atau pekerja serabutan," jelasnya.
Kemudian, analisis CELIOS terhadap Survei Decent WorkCheck di industri Tekstil, Garmen, Sepatu, dan Kulit (TGSL) menunjukkan dampak negatif akibat penerapan UU Cipta Kerja, di mana 29% pekerja tidak memiliki jaminan pensiun, 8% tanpa jaminan kematian, 6% tanpa jaminan kecelakaan kerja, serta 59% diperkirakan belum terlindungi jaminan hari tua pada 2030. Selain itu, 40% perusahaan belum menyediakan klinik kerja dan 16% pekerja belum pernah mendapat pelatihan K3.
Seperti diketahui, sebelumnya, BPS merilis data indikator ekonomi makro, termasuk data kemiskinan, dan ketenagakerjaan. BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II-2026 tercatat sebesar 5,29%, turun dari 5,61% pada Triwulan I-2026. Namun angka ini tetap menunjukkan kenaikan dibanding Triwulan II-2025 yang tercatat sebesra 5,12%.
BPS juga mencatat, pertumbuhan sektor ritel/perdagangan tercatat sebesar 6,39%, naik dari 5,38% pada periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan industri pengolahan non-migas tercatat sebesar 5,32%. Sementara, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai sebesar 5,06%, naik dari 4,97% pada Triwulan II-2025.
Terkait kemiskinan dan ketimpangan, BPS mencatat Gini Ratio Nasional, naik dari 0,363 menjadi 0,368 (menunjukkan kenaikan ketimpangan di wilayah perkotaan maupun perdesaan). Kemudian, Indeks Keparahan Kemiskinan Perdesaan melonjak naik sebesar 6%.
Sementara di sektor ketenagakerjaan, kenaikan proporsi pekerja penuh, hanya naik 0,03 persentase poin. Untuk pertumbuhan angkatan kerja, terjadi penambahan jumlah buruh sebesar 342 ribu orang dan kategori pekerja usaha sendiri sebesar 14 juta orang. (MAR)
