Jakarta, AFU.ID – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak lagi cukup untuk mengukur keberhasilan suatu negara secara menyeluruh.
Ia mendorong pergeseran paradigma pembangunan menuju pertumbuhan yang tangguh (*resilient*), inklusif, dan berkelanjutan.
“Karena negara bisa memiliki pertumbuhan yang impresif, tetapi tetap dihantui ketimpangan, penurunan kepercayaan publik, dan fragmentasi sosial,” kata SBY dalam pidatonya pada The 2026 Asia Grassroots Forum by Amartha di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat ketahanan masyarakat di tengah tantangan geopolitik, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi. Untuk itu, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu bentuk penguatan inklusivitas dan ketahanan ekonomi Indonesia.
Selain itu, menurut dia, memperhatikan usaha kecil juga merupakan bagian dari upaya mentransformasi model pertumbuhan Asia, dari ketergantungan pada tenaga kerja murah, komoditas, dan konsumsi domestik menuju produktivitas, inovasi, digitalisasi, kewirausahaan, serta peningkatan kualitas SDM.
Saat ini, pertumbuhan PDB Indonesia stabil di kisaran 5 persen. Pada 2025, pertumbuhan tahunan mencapai 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan 5,03 persen pada tahun sebelumnya.
Pada kuartal I 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen, tertinggi dalam lebih dari tiga tahun, yang didorong oleh pengeluaran pemerintah dan faktor musiman Ramadan.
Target pemerintah pada 2026 berada di kisaran 5,4 persen, meskipun proyeksi lembaga internasional seperti World Bank, OECD, IMF, dan ADB lebih moderat, yakni sekitar 5,0–5,2 persen.
Sementara itu, rasio ketimpangan (Gini Ratio) Indonesia menunjukkan perbaikan secara bertahap. Pada September 2025, Gini Ratio turun menjadi 0,363 dari 0,375 pada Maret 2025. Secara nasional, Gini Ratio berada di kisaran 0,34–0,38.
Meski demikian, ketimpangan di wilayah perkotaan masih lebih tinggi, yakni 0,383 dibandingkan wilayah perdesaan yang sebesar 0,295. Tingkat kemiskinan juga mencapai rekor terendah, yaitu 8,47 persen pada Maret 2025.
UMKM masih menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Sekitar 66 juta unit usaha atau 99 persen dari total unit usaha di Indonesia merupakan UMKM. Sektor ini menyumbang 61 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Namun, akses pembiayaan dan produktivitas masih menjadi tantangan utama.
Secara keseluruhan, Indonesia menunjukkan resiliensi makroekonomi yang baik di tengah ketidakpastian global. Namun, kualitas pertumbuhan, termasuk produktivitas, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan inklusi ekonomi, masih menjadi persoalan struktural.
SBY menilai bahwa “pertumbuhan saja tidak cukup” untuk menggambarkan kondisi riil ekonomi Indonesia secara keseluruhan. World Bank dalam Indonesia Economic Prospects edisi Desember 2025 mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stabil di kisaran 5 persen, tetapi masih perlu didorong melalui peningkatan produktivitas dan penciptaan pekerjaan berkualitas.
Reformasi iklim usaha, peningkatan investasi swasta di sektor bernilai tambah tinggi, serta penguatan kualitas SDM dinilai sangat dibutuhkan agar Indonesia dapat naik kelas.
Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam dan India, Indonesia masih menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sekitar 5 persen. Namun, Indonesia tetap berada di bawah bayang-bayang middle income trap apabila transformasi struktural belum terlaksana.
Sementara itu, Vietnam dan India menunjukkan tren yang lebih agresif. Kedua negara tersebut berhasil meningkatkan kapasitasnya sebagai negara pengekspor dengan fokus pada sektor manufaktur dan ekspor barang bernilai tambah.
Pemerintahan Prabowo, melalui jargon “Prabowonomics”, telah meningkatkan alokasi anggaran sebesar Rp181,8 triliun pada 2026 untuk desa, koperasi, dan UMKM. Targetnya adalah menciptakan jutaan lapangan kerja.
Narasi SBY dinilai selaras dengan tantangan Indonesia pada 2026 yang menginginkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Namun, pertumbuhan tersebut tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata maupun ketahanan jangka panjang.
Transformasi yang diusulkan SBY, yakni peningkatan produktivitas, inovasi, kualitas SDM, dan inklusi melalui UMKM, dinilai masih belum sepenuhnya terealisasi untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata. (ANT/EER)
