Presiden Prabowo Subianto mengajukan M Sarjito sebagai calon tunggal Kepala Bursa Mineral dan Komoditas Strategis melalui Surat Presiden (Surpres) yang telah disampaikan kepada DPR. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa nama Sarjito akan diproses oleh Komisi XI DPR, dengan target bursa tersebut mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Pembentukan bursa ini bertujuan untuk memberikan Indonesia posisi lebih kuat dalam menentukan harga komoditas strategis yang dihasilkan, seperti nikel, timah, dan kelapa sawit, yang selama ini ditentukan oleh bursa luar negeri.
Ketua DPR RI, Puan Maharani (tengah). (Foto: AFU.ID/Fadhlan Robbani)
JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto mengirim Surat Presiden (Surpres) ke DPR untuk mengusulkan M Sarjito sebagai calon tunggal Kepala Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan nama Sarjito akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di Komisi XI DPR. Setelah Surpres diterima, DPR akan menjalankan tahapan pembahasan dan penilaian terhadap calon tersebut.
“Namanya itu Pak M Sarjito. Pak M Sarjito yang nantinya akan diproses sesuai mekanismenya di Komisi XI,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Pencalonan Sarjito menjadi bagian dari persiapan pemerintah membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Pemerintah menargetkan bursa tersebut mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Rencana pembentukan bursa mineral sebelumnya disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan di DPR pada Jumat lalu. Bursa tersebut akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah menempatkannya sebagai lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu. Prabowo menilai Indonesia selama ini menjadi produsen berbagai komoditas strategis, tetapi harga komoditas tersebut masih banyak ditentukan melalui bursa di luar negeri.
Komoditas yang disebut antara lain kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet. “Terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain,” kata Prabowo. Menurut Prabowo, Indonesia seharusnya memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan harga komoditas yang diproduksi sendiri.
“Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditasnya? Ini tidak masuk akal!” tegasnya. Prabowo menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dapat mulai berjalan pada 1 Januari 2027. Ia juga meminta DPR segera membahas aturan yang diperlukan untuk mendukung pembentukan bursa tersebut.(FAD)
