Gila! Demi Impor 105.000 Pickup India untuk Kopdes, Pemerintah Berutang dengan Cicilan Rp40 T/Tahun

JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah mengungkapkan skema pembiayaan impor 105.000 mobil pickup dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pembiayaan program tersebut bersumber dari pinjaman perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Impor kendaraan tersebut dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dan akan direalisasikan secara bertahap hingga akhir 2026.

Purbaya menjelaskan, Kopdes Merah Putih meminjam dana dari bank-bank Himbara. Sementara itu, Kementerian Keuangan akan membayarkan cicilan pinjaman sebesar Rp 40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan.

“Komposisi dana Kopdes Merah Putih adalah mereka meminjam uang dari bank Himbara. Kewajiban saya Kementerian Keuangan adalah setiap tahun kira-kira akan menyicil pinjamannya sebesar Rp 40 triliun selama 6 tahun ke depan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

Diklaim Tak Bebani APBN

Purbaya menegaskan skema tersebut tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, sumber pembayaran cicilan berasal dari Dana Desa yang memang telah dialokasikan setiap tahun.

“Risikonya clear, nggak ada tambahan dari sisi fiskal karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari Dana Desa. Jadi setiap tahun memang kita belanja segitu, cuma sekarang cara belanjanya berubah,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan 58,03% atau sekitar Rp 34,57 triliun dari total Dana Desa dialokasikan untuk mendukung program Kopdes Merah Putih. Penggunaan anggaran tersebut diarahkan untuk pembayaran angsuran pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan fasilitas usaha.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang berlaku sejak 12 Februari 2026.

Adapun total pagu Dana Desa tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 60,57 triliun. Dalam aturan tersebut disebutkan penyesuaian alokasi dilakukan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah guna mendukung implementasi Kopdes Merah Putih.

Dengan skema ini, pemerintah berharap pengadaan kendaraan operasional dapat memperkuat distribusi dan aktivitas ekonomi desa tanpa menambah tekanan terhadap fiskal negara. (bs)