JAKARTA, AFU.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit mobil niaga dari India segera dibatalkan. Alasannya tegas: kebijakan itu dinilai bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi domestik dan industri nasional.
Said menilai, penggunaan dana APBN untuk pengadaan besar dari luar negeri justru berpotensi menggerus semangat kemandirian ekonomi. Apalagi, program strategis seperti makan bergizi gratis dirancang untuk menggerakkan produktivitas dari desa dan sektor hulu, bukan menciptakan ketergantungan impor pada sektor pendukungnya.
“Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini harus dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,” ujar Said dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
Politisi PDI-Perjuangan itu juga menyoroti lemahnya pertumbuhan sektor manufaktur yang masih berada di bawah laju Produk Domestik Bruto (PDB). Di tengah lebih dari satu juta sarjana menganggur, industri otomotif nasional seharusnya menjadi tumpuan utama penyerapan tenaga kerja.
“Industri manufaktur semestinya jadi andalan serapan tenaga kerja. Jangan sampai peluang sebesar ini justru diberikan ke luar negeri,” tegasnya.
Mengutip riset Celios, Said memaparkan potensi dampak ekonomi dari rencana impor tersebut: PDB terancam tergerus hingga Rp39,29 triliun, pendapatan masyarakat turun sekitar Rp39 triliun, surplus industri otomotif nasional terpangkas Rp21,67 triliun, dan penerimaan pajak bersih menyusut Rp240 miliar.
Ia menyayangkan PT Agrinas tidak menggandeng produsen lokal, padahal volume pengadaan hampir setara total produksi mobil niaga nasional dalam setahun. Jika dikerjakan di dalam negeri, proyek ini diyakini menciptakan efek berganda (multiplier effect) signifikan—dari pabrik, rantai pasok, hingga lapangan kerja.
“Bayangkan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri. Industri bangkit, tenaga kerja terserap, ekonomi bergerak,” tambahnya.
Said juga mengingatkan agar efisiensi tidak dilihat semata dari harga awal pembelian. Faktor ketersediaan suku cadang, layanan purna jual, hingga dampak ekonomi jangka panjang harus menjadi pertimbangan utama.
“Efisiensi bukan sekadar harga murah di awal. Harus dilihat manfaatnya bagi industri nasional,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Said menegaskan setiap rupiah APBN—terutama proyek multiyears—wajib memberi nilai tambah bagi ekonomi Indonesia, bukan negara lain.
“Uang negara harus kembali menguatkan ekonomi dalam negeri. Langkah impor ini sebaiknya dibatalkan,” pungkasnya. (*)
