JAKARTA, AFU.ID — Para ekonom memperkirakan BI-Rate masih tetap bertahan pada level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI April 2026, seiring tekanan eksternal yang masih berlangsung serta meningkatnya risiko inflasi jika harga energi global terus meningkat.
“Ruang cut rate sudah habis karena ekspektasi inflasi yang lebih tinggi,” kata Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro saat dihubungi di Jakarta, Rabu, (22/4/26).
Ia juga memperkirakan bahwa nilai tukar rupiah dalam jangka pendek, yakni sekitar satu hingga tiga bulan ke depan, masih akan menghadapi tekanan yang cukup kuat sehingga cenderung bergerak di kisaran Rp17.000-an.
Secara terpisah, Department Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman memandang ruang penurunan BI-Rate ke depan akan semakin kecil, mengingat kondisi geopolitik yang kemungkinan tidak akan cepat berakhir.
Ia mencatat bahwa saat ini sentimen terhadap rupiah mulai menunjukkan perbaikan. Namun demikian, terdapat pola musiman pada kuartal kedua berupa pembayaran imbal hasil aset domestik kepada investor nonresiden yang masih memberikan tekanan terhadap rupiah.
Memasuki semester kedua, rupiah dinilai masih memiliki peluang untuk menguat, terutama karena saat ini berada pada level yang relatif undervalued.
Menurutnya, penguatan ke bawah Rp17.000 dolar per AS masih terbuka, dengan catatan pertumbuhan ekonomi tetap resilien, inflasi terjaga, serta keberlanjutan fiskal tetap kuat, terutama melalui perbaikan dari sisi penerimaan negara.
“Jika semua hal tersebut dapat terwujud maka bisa jadi katalis positif Indonesia. Meski jika pun ke bawah Rp17.000 per dolar AS, namun masih di kisaran Rp16.800-16.900 per dolar AS,” kata Faisal.
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menjelaskan dari sisi harga, inflasi umum mengalami penurunan menjadi 3,48 persen (yoy) pada Maret 2026.
"Ini seiring mulai berkurangnya low-base effect dari diskon tarif listrik sebelumnya," katanya.
Namun, perbaikan ini diikuti dengan meningkatnya ketidakpastian global, terutama setelah eskalasi konflik Amerika Serikat (AS)-Iran, yang meningkatkan risiko inflasi impor melalui kenaikan harga energi serta memicu volatilitas di pasar keuangan global.
Riefky mengingatkan bahwa guncangan eksternal akan turut memengaruhi arah kebijakan The Fed.
Meski bunga The Fed ditahan, rapat Federal Open Market Committee (FOMC) Maret menunjukkan perbedaan pandangan, yang sebagian menilai risiko inflasi masih tinggi sehingga membuka ruang kenaikan bunga, sedang sebagian lain mulai mempertimbangkan pemangkasan bunga seiring risiko perlambatan ekonomi.
“Kombinasi tekanan inflasi dan pelemahan pertumbuhan meningkatkan risiko stagflasi, membuat ruang kebijakan The Fed semakin sempit dan mendorong pendekatan wait-and-see sambil mencermati perkembangan konflik ke depan,” jelas Riefky.
Ia juga mencatat, pasar keuangan Indonesia mengalami arus keluar modal bersih sekitar 1,47 miliar dolar AS pada pertengahan Maret 2026 hingga pertengahan April 2026, dengan tren yang berbeda antar kelas aset.
Seiring terjadinya arus keluar modal dalam sebulan terakhir, nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiasi moderat dengan pelemahan sebesar 0,88 persen (month to month/mtm) dari Rp16.975 per dolar AS menjadi Rp17.125 per dolar AS pada periode pertengahan Maret hingga pertengahan April.
"Ini melewati ambang psikologis Rp17.000 per per dolar AS," ujarnya.
Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga terus melakukan intervensi, tercermin dari penurunan cadangan devisa sekitar 3,7 miliar dolar AS dari 151,9 miliar dolar AS pada Februari 2026 menjadi 148,2 miliar pada akhir Maret 2026.
Riefky memandang, pelonggaran moneter yang terlalu dini berisiko memicu arus keluar modal dan melemahkan rupiah di tengah inflasi yang masih tinggi, sementara sikap hati-hati dapat memperketat kondisi keuangan dan menekan aktivitas ekonomi domestik.
Oleh sebab itu, BI diperkirakan akan menahan BI-Rate pada level 4,75 persen, sambil tetap berada dalam posisi wait and see dan memprioritaskan stabilitas nilai tukar serta ketahanan eksternal, dengan ruang untuk memperketat kebijakan apabila tekanan inflasi kembali muncul atau meningkat. (ANT/RHU).
