JAKARTA, AFU.ID — Bank Indonesia mengingatkan Kalimantan Barat menghadapi risiko tekanan ekonomi dari harga energi, disparitas LPG subsidi, penyusutan lahan pertanian, hingga hambatan pasokan batu bara untuk industri pengolahan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Doni Septadijaya mengatakan gejolak harga minyak dunia dan gangguan distribusi global masih berdampak pada nilai tukar, biaya energi, dan harga barang di daerah.
“Kondisi ekonomi global saat ini masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak dunia dan aliran modal asing. Ini tentu berdampak terhadap nilai tukar dan perekonomian nasional maupun daerah,” kata Doni di Pontianak, Jumat.
Menurut Doni, salah satu risiko yang mulai terlihat di Kalbar adalah perbedaan harga LPG subsidi tiga kilogram di sejumlah daerah.
“Kita melihat masih ada disparitas harga LPG subsidi tiga kilogram di beberapa daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian karena akan berdampak pada biaya produksi dan harga barang di masyarakat,” ujarnya.
Selain tekanan energi, BI juga menyoroti berkurangnya luas lahan pertanian produktif. Padahal, pertanian masih menjadi penopang ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
Sektor industri pengolahan juga menghadapi risiko dari hambatan pasokan batu bara, terutama untuk industri pengolahan alumina.
“Ada beberapa risiko yang perlu kita antisipasi, mulai dari penurunan luas lahan pertanian, tantangan ekspor hingga hambatan pasokan batubara untuk industri pengolahan alumina,” kata Doni.
Meski demikian, BI menilai ekonomi Kalbar masih cukup bertahan karena ditopang perdagangan, pertambangan, dan konsumsi rumah tangga.
Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan BI, OJK, dan perbankan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Namun, daya tahan ekonomi Kalbar belum cukup jika risiko energi, pangan, dan pasokan industri tidak segera ditangani.
Tanpa pengendalian harga LPG subsidi, perlindungan lahan pertanian, dan kepastian pasokan energi industri, tekanan ekonomi global bisa langsung terasa pada biaya produksi dan harga kebutuhan warga. (ANT/RHU)
